Eka Widodo anggota Komisi II DPR RI meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan kekurangan anggaran yang dialami 79 pemerintah daerah.
Kata dia, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mendesak agar pemerintah daerah tetap mampu membayar gaji pegawai tepat waktu dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Eka mengatakan persoalan kekurangan anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
“Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,” ujar Eka Widodo, Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat dengan total nilai mencapai Rp14 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,5 triliun dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji pegawai dalam waktu dekat.
Namun, agar kondisi fiskal daerah menjadi lebih kuat dan persoalan serupa tidak kembali terulang, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp14 triliun.
Bahkan, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menyebut kebutuhan tersebut berpotensi mencapai Rp20 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, Eka menilai pemerintah pusat harus segera menyusun langkah konkret bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar daerah yang mengalami kesulitan fiskal tidak semakin tertekan.
“Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penyaluran tambahan anggaran kepada daerah yang membutuhkan merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” katanya.
Selain solusi jangka pendek melalui penambahan DAU, Eka juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penguatan tata kelola fiskal menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.(faz/iss)
