Intelektual dan penulis NU Ahmad Baso menilai kader yang dinilai gagal menjalankan amanah organisasi dan justru memicu kerusakan sebaiknya tidak kembali dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Hal itu disampaikan dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertajuk “Muktamar NU untuk Semua” di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
“Kita boleh membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua kader, tapi untuk yang sudah melakukan pelanggaran jam’iyah, apalagi penyimpangan atas Qanun Asasi dan Khittah Nahdliyah, maka jangan lagi dicalonkan untuk menjadi pemimpin NU berikutnya,” kata Baso.
Menurut Baso, kepemimpinan NU seharusnya berorientasi pada pembinaan dan pengembangan organisasi, bukan kepentingan lain yang mengabaikan kemaslahatan jam’iyah.
Baso juga mengingatkan agar Muktamar ke-35 terbebas dari praktik politik uang.
“NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Bisyarah. Kalau benar-benar ulama, stop money politics,” ujarnya.
Semua Kader Berhak Maju, Penilaian di Tangan MuktamirinAnggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU Iddy Muzayyad menilai seluruh kader pada prinsipnya tetap berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
“Kalau kita mau membuka ruang seluas-luasnya kepada semua kader, maka kita jangan ada istisna’ (pengecualian). Sepanjang muktamirin masih menghendaki, silakan berkompetisi,” kata Iddy.
Menurutnya, penilaian terhadap rekam jejak maupun kelayakan calon sepenuhnya menjadi kewenangan muktamirin. Sementara apabila usulan perubahan mekanisme diterima, juga akan dipertimbangkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Ia menegaskan Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki kewenangan memutuskan seluruh perubahan aturan maupun menentukan pemimpin PBNU.
“Kalau ada penghakiman, penghukuman, silakan di Muktamar. Jadi itu fair di situ. Kalau saya, soal istisna’ tadi saya tidak ikut-ikut. Silakan itu menjadi bagian dari perspektif para muktamirin yang cerdas,” kata Iddy.
Sebut Ada Istilah ‘La Miftaha wa la Yahya’Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, Jawa Tengah, Anis Maftuhin, mengungkapkan di akar rumput muncul istilah “la Miftaha wa la Yahya” atau “bukan Miftah dan bukan Yahya”, yang menurutnya bukan pendapat pribadi, melainkan aspirasi yang ia dengar dari sejumlah kiai sepuh.
“Sebelum saya mengelaborasi, perlu saya ceritakan asbabun nuzul kata “la Miftaha wa la Yahya”. Ketika kemudian keluar dari mulut saya itu bukan pendapat pribadi, ini adalah aspirasi dan saya sudah menemui kiai sepuh yang sangat berpengalaman, muncul kata-kata itu. Kemudian diamini oleh kami-kami yang ada di bawah,” kata Anis.
Menurut Anis, aspirasi tersebut lahir dari dinamika yang terjadi di tubuh NU dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia menilai perlu dicari titik temu agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan.
“Yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana titik temunya. Istitsna’-nya juga diakomodir, adamul istitsna’ juga diakomodir, supaya tidak ada tatarruf,” ujarnya.
Ia kemudian menawarkan kompromi terkait aturan rangkap jabatan dan masa tunggu (iddah politik).
Menurutnya, tokoh yang masih menduduki jabatan politik atau jabatan lain tetap dapat mencalonkan diri, tetapi wajib mengundurkan diri setelah resmi terpilih.
“Ketika sudah resmi terpilih (jadi Ketum), mundur (dari jabatan sebelumnya). Itu kan titik temu,” katanya.
Anis juga mengusulkan agar ketentuan iddah politik tetap dipertahankan, namun durasinya bisa dipersingkat.
“Oke kita akomodir iddah politik, tetap ada, tapi ya didiskon (waktunya). Kalau setahun ya jadi enam bulan misalnya,” ucapnya.
