Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuka pintu diskusi bagi kelompok buruh menuai apresiasi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
Hal ini berkaitan dengan kesediaan Kapolri mendengarkan langsung poin-poin aspirasi dari para pekerja mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Diskusi tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI di Jakarta, pada Jumat (07/08).
Dalam pertemuan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menilai bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah krusial guna mempererat sinergi antara organisasi buruh, Polri, dan pemerintah dalam merumuskan solusi atas substansi regulasi yang tengah dibahas.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Kapolri yang berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pak Kapolri mendengarkan langsung aspirasi kami terkait materi RUU Ketenagakerjaan. Kami berharap pembahasan undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan mampu merangkul seluruh stakeholder yang berkepentingan,” ujar Andi Gani.
Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengedepankan jalur diplomasi dalam memantau proses legislasi RUU Ketenagakerjaan, baik dengan pemerintah maupun DPR.
Ia berpendapat bahwa komunikasi yang harmonis merupakan fondasi utama untuk melahirkan aturan hukum yang seimbang.
Tujuannya agar regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan optimal bagi para pekerja tanpa mengabaikan stabilitas iklim investasi di tanah air.
Merespons aspirasi tersebut, Kapolri menyatakan siap mendukung terwujudnya komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog sehingga menghasilkan regulasi yang berimbang.
“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian kita harapkan bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan dalam revisi undang-undang yang isinya menghadirkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan peran pengawas agar keseimbangan ini tetap terjaga,” kata Kapolri.
Kapolri juga menilai proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dikawal bersama secara bertanggung jawab.
