Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan naskah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dibuka kepada publik setelah peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.
Ia mengaku akan meminta Badan Pengkajian MPR mempublikasikan naskah tersebut agar dapat dibaca dan dikaji oleh masyarakat luas. Menurutnya, tidak ada persoalan jika masyarakat ingin mengetahui isi dokumen yang tengah disusun tersebut.
“Saya akan minta kepada Badan Pengkajian nanti setelah tanggal 17-an (Agustus) agar dibuka ke publik. Iya saya kira nggak ada masalah untuk publik membaca, tapi itu kan guidance filosofis,” ujar Muzani di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).
Muzani menjelaskan, PPHN disusun sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang tidak hanya berlaku untuk satu atau dua periode pemerintahan. Menurut dia, dokumen tersebut diharapkan menjadi panduan filosofis dalam mencapai tujuan nasional secara berkelanjutan.
“Dan kita berharap itu menjadi guidance bagi masa kepresidenan ke presiden ya, karena itu tidak melampaui masa kepresidenan satu dua periode tapi bisa berperiode-periode. Itu adalah guidance bagaimana kita mencapai tujuan bernegara, tujuan nasional, kira-kira seperti itu,” katanya.
Meski demikian, ia mengatakan hingga kini bentuk produk hukum yang akan digunakan untuk menetapkan PPHN masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Pengkajian MPR.
“Ini yang sedang kita diskusikan ya. Apakah lewat apa, sedang dikaji oleh badan pengkajian,” tuturnya.
Muzani juga menegaskan pembahasan PPHN ke depan sebaiknya melibatkan partisipasi publik. Ia menyebut berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kalangan akademisi, pemerhati ketatanegaraan, hingga wartawan perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap naskah tersebut.
“Sebaiknya dilibatkan, bagus. Saya kira sebaiknya dilibatkan para stakeholder, perguruan tinggi. Karena waktu penyusunan ini juga sudah melibatkan banyak perguruan tinggi, cukup panjang. Kalau nggak salah sudah dua periode ini disusun, di periode kami selesai, sehingga sebaiknya ini setelah selesai dibaca kembali kepada para pemerhati persoalan ketatanegaraan, ya dosen, ya perguruan tinggi, ya para pengamat, ya wartawan. Semuanya saya kira sebaiknya dilibatkan,” ungkap Muzani.
Muzani mengatakan pihak pimpinan akan memanggil Badan Pengkajian untuk meminta hasil kajian PPHN setelah 17 Agustus.
“Ini setelah 17 Agustus, kami baru akan panggil badan pengkajian,” ucapnya.
Saat ditanya apakah pembahasan PPHN dapat diselesaikan pada periode MPR saat ini, Muzani berharap prosesnya bisa dituntaskan sesuai target.
“Mudah-mudahan, insyaallah,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar bentuk produk hukum PPHN dikaji secara definitif. Menurut Eddy, ada tiga opsi, yakni melalui amandemen UUD 1945, Ketetapan (Tap) MPR, atau undang-undang.
Eddy menilai PPHN sebagai arah strategis pembangunan nasional jangka panjang membutuhkan landasan hukum yang kuat. PPHN nantinya memuat garis besar pembangunan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, penegakan hukum, hilirisasi industri, pembangunan berkelanjutan, hingga kemandirian bangsa.
Di bidang politik, PPHN hanya akan mengatur garis besar arah politik demokrasi. Sementara pengaturan teknis, seperti sistem pemilu dan mekanisme pemilihan kepala daerah, tetap akan diatur melalui undang-undang.
Eddy menegaskan MPR tidak ingin terburu-buru menyelesaikan kajian PPHN hanya demi mengejar target waktu. Menurutnya, yang terpenting adalah menghasilkan kajian yang matang agar dasar hukum PPHN nantinya memiliki kekuatan mengikat.
