jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai CEO Republikorp Norman Joesoef yang disebut-sebut akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet Agustus 2026 mendapat dukungan positif dari kalangan akademisi.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Banyu Perwita menilai figur Norman sangat tepat untuk mengisi posisi strategis tersebut, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang bergerak semakin cepat dan tak menentu.
BACA JUGA: Iran Cs Ancam Pelayaran, Arab Saudi Ajak Negara Islam Bentuk Koalisi Pertahanan
Meski demikian, penunjukan Wakil Menteri Pertahanan pada dasarnya merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menentukan kebutuhan kabinet dan arah kebijakan strategis negara.
Menurut Banyu, latar belakang Norman sebagai pelaku industri pertahanan memberikan nilai tambah yang langka dan jarang dimiliki oleh figur pemerintahan pada umumnya.
BACA JUGA: Sikap Menhan soal Kasus Eks Jampidsus yang Tak Ganggu Kinerja PKH
Norman dinilai memiliki pemahaman komprehensif karena terlibat langsung dalam proses produksi dan kolaborasi teknologi alutsista.
"Sebagai seorang sipil yang sangat memahami dan bahkan melakukan sendiri proses industri pertahanan, sosok Norman adalah sosok yang tepat. Ditambah lagi dengan usia yang relatif masih sangat muda, Indonesia membutuhkan sosok Wamenhan yang dapat bergerak dengan cepat namun sistematis," ujar Banyu, Jumat (7/8).
BACA JUGA: Menhan Sjafrie Bertemu dengan AHY Bahas Isu Kedaulatan Negara
Dia juga menekankan pentingnya figur pemikir luas dengan pengalaman global untuk membaca arah kebijakan ke depan.
"Kita butuh sosok yang memahami konteks geopolitik dan geoekonomi global yang sangat dinamis," tambahnya.
Kombinasi antara kecepatan eksekusi, sistematika kerja, dan wawasan global tersebut diyakini akan memperkuat peran dan fungsi Kementerian Pertahanan dalam mengarahkan kebijakan pertahanan nasional, baik di kancah regional maupun global. Lebih jauh, Prof. Banyu melihat potensi penunjukan ini sebagai katalis positif bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri yang tidak hanya berkutat pada aspek teknis.
"Tentu saja hal ini akan membawa angin segar bagi pengembangan industri pertahanan di tanah air. Pengalaman lapangan yang dimiliki oleh sosok Norman dapat menjadi akselerator bukan saja dalam bidang industri pertahanan, namun juga aspek lain dalam kebijakan pertahanan negara," jelasnya.
Saat ini, Indonesia tengah memprioritaskan peningkatan kapasitas serta kapabilitas industri pertahanan guna mengantisipasi eskalasi geopolitik dan geostrategis. Kehadiran praktisi industri di pucuk pimpinan kementerian dinilai sebagai langkah akselerasi yang rasional.
"Sosok Norman akan menambah daya dorong kebijakan dan kemampuan pertahanan RI," pungkas Banyu. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akademisi Hingga Aktivis Mengkritik Rencana Menhan Sjafrie Membangun Batalyon Teritorial Pembangunan
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
