jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (7/8) tentang arahan Presiden Prabowo bikin tenang PPPK, gaji PPPK diusulkan ke pusat, hingga fakta soal MBG terungkap. Simak selengkapnya!
1. Arahan Presiden Prabowo Membuat PPPK & P3K Paruh Waktu jadi Tenang, PNS pun Senang
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan
Komisi II DPR RI menyambut baik rencana pemerintah menyalurkan dana Rp20,5 triliun kepada ratusan pemda yang mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Diketahui, ASN berstatus PNS di banyak pemda juga terdampak kondisi fiskal yang mengalami tekanan, yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU, Nasib PPPK Bagaimana? Menunggu 14 Agustus 2026
Baca Selengkapnya di Bawah:
Arahan Presiden Prabowo Membuat PPPK & P3K Paruh Waktu jadi Tenang, PNS pun Senang
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman
2. Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, PPPK Paruh Waktu Ditangani Pemda Jumat,
Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengusulkan perubahan sistem gaji aparatur sipil negara (ASN).
Usulan ini sekaligus meringankan beban pemerintah daerah (pemda).
"Sebaiknya gaji PPPK dialihkan ke pusat saja, sedangkan PPPK paruh waktu ditangani pemda agar beban daerah berkurang," kata Heti yang juga ketua Perhimpunan Baca Selengkapnya di Bawah:
Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Serang kepada JPNN, Jumat (7/8/2026).
3. PPPK & P3K Paruh Waktu Kawal Penggunaan Dana Bantuan Rp 20,5 Triliun, Jangan Diselewengkan Pemda
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah.
Dana ini ditujukan untuk membantu membayar gaji ASN daerah, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu, yang terancam akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat juga telah mendengarkan berbagai aspirasi dari daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Baca Selengkapnya di Bawah:
PPPK & P3K Paruh Waktu Kawal Penggunaan Dana Bantuan Rp 20,5 Triliun, Jangan Diselewengkan Pemda
4. Kejagung Bakal Periksa Febrie Adriansyah Tersangka TPPU Hari Ini
Penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 akan memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah, Jumat (7/8). Febrie akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Benar, rencananya hari ini Saudara FA (Febrie Adriansyah) dijadwalkan diperiksa oleh Tim 9 sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (7/8).
Terkait waktu dan lokasi pemeriksaan, Anang belum bisa mengungkapkannya. “Tergantung penyidik Tim 9,” tegasnya.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kejagung Bakal Periksa Febrie Adriansyah Tersangka TPPU Hari Ini
5. Prabowo Usulkan MBG Dapat Nobel 2026? Mendiktisaintek Ungkap Faktanya
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelidiki makalah ilmiah yang konon setebal 69 halaman, ada di platform SSRN, yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen tersebut viral karena diduga disusun menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan mencatut nama sejumlah tokoh tanpa izin.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak Selasa, 4 Agustus 2026, telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan investigasi secara menyeluruh.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Prabowo Usulkan MBG Dapat Nobel 2026? Mendiktisaintek Ungkap Faktanya
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
