YOGYAKARTA, KOMPAS - Data Survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026, yang menyatakan sebanyak 1.033.182 orang dengan latar belakang sarjana menganggur, menjadi sirine bagi pemerintah. Terobosan-terobosan untuk menciptakan lapangan kerja perlu dilakukan guna menjawab persoalan tersebut.
Seperti diberitakan Kompas (Jumat, 7/8/2026), data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya berlatar belakang sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, saat dimintai pendapatnya di Yogyakarta, Jumat, mengatakan, tingginya angka pengangguran berlatar sarjana itu bisa jadi merupakan dampak kemerosotan ekonomi, baik akibat krisis global maupun kebijakan di tingkat nasional.
Menurut Arie, hal ini harus dipandang sebagai sirine atau peringatan serius tentang kondisi ekonomi saat ini. Kondisi itu pun berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia jika tak diantisipasi dengan baik.
Oleh karena itu, Arie mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah korektif dan terobosan di bidang ekonomi untuk mengatasi menyempitnya lapangan kerja saat ini. Salah satunya, misalnya, menghadirkan investasi yang bisa menumbuhkan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai pencetak sarjana terus berupaya menyiapkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Setiap tahun, UGM meluluskan ribuan sarjana.
Arie menyebut, UGM juga menjembatani mahasiswa dengan dunia kerja melalui ajang career days atau semacam bursa kerja yang digelar dua kali setahun. Selain itu, ada pula kemitraan dengan industri dan lembaga, program pemagangan, hingga jaringan alumni.
Berdasarkan data yang dimiliki UGM, rata-rata masa tunggu lulusan UGM program sarjana dalam memperoleh pekerjaan adalah 2,9 bulan. Kluster ilmu kesehatan menjadi paling rendah masa tunggunya, yakni rata-rata hanya 1,6 bulan, sedangkan terlama adalah kluster agro yang mencapai 3,7 bulan.
Secara terpisah, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir, Sabtu (8/8/2026), mengatakan, data sarjana menganggur itu cukup mengejutkan dunia pendidikan Indonesia. Senada dengan Arie, Zuly menyebut minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu kemungkinan penyebab fenomena tersebut.
Meski begitu, dia menyinggung pula tentang kemungkinan kombinasi faktor lain yang melatari kondisi tersebut. Hal itu, di antaranya, ada keterampilan yang tak diajarkan di bangku perkuliahan tetapi dibutuhkan dunia kerja.
“Misalnya, softskill dalam kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengendalikan diri, dan sebagainya. Ini yang mungkin kurang mendapat porsi dalam materi perkuliahan selama ini,” kata Zuly.
Faktor lain, ada pula kemungkinan kurikulum yang diajarkan perguruan tinggi sudah tak relevan lagi dengan lapangan kerja yang ditawarkan saat ini. Zuly mengatakan, perguruan tinggi perlu adaptif melakukan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.
Terkait relevansi penjurusan di kampus dengan dunia kerja saat ini, Zuly menyebut, hal itu akan terbentuk secara alamiah. Jurusan-jurusan baru yang mengikuti perkembangan zaman, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital, bermunculan.
Adapun jurusan-jurusan lain yang memang dibutuhkan masyarakat dan industri juga akan selalu ramai peminat dan terus hidup. Sebaliknya, jurusan yang dinilai sudah tidak relevan lagi akan bertahap kehilangan peminat dan kemudian tutup dengan sendirinya.
Misalnya, softskill dalam kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengendalikan diri, dan sebagainya. Ini yang mungkin kurang mendapat porsi dalam materi perkuliahan selama ini
Lebih jauh, dia menilai, solusi persoalan ini harus dilakukan secara simultan oleh seluruh elemen terkait, seperti perguruan tinggi, mahasiswa, dunia usaha, dan pemerintah. Masalah ini tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pemangku kepentingan saja.
“Misalkan perguruan tinggi sudah menyesuaikan kurikulum, sudah memberikan softskill, tapi kalau lapangan kerjanya tidak ada, ya, sama saja,” ucap Zuly.
