Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran untuk mencegah keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan terganggunya pelayanan publik.
"Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik," ujar Eka dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan sebanyak 79 pemerintah daerah membutuhkan tambahan DAU dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp14 triliun.
Kebutuhan anggaran untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji pegawai saat ini diperkirakan sekitar Rp3,5 triliun.
Tambahan hingga Rp14 triliun dinilai diperlukan untuk memperkuat kondisi keuangan daerah dan mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebutuhan anggaran tersebut bahkan dapat mencapai Rp20 triliun.
Kekurangan Anggaran Dinilai Bisa Ganggu Pelayanan PublikEka menilai kekurangan anggaran di sejumlah pemerintah daerah merupakan persoalan serius karena dapat membuat pembayaran gaji pegawai tidak dilakukan tepat waktu.
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Edo itu mengatakan kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap motivasi dan kinerja aparatur sipil negara di daerah.
"Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu," tegasnya.
Edo meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bergerak cepat mencari solusi sehingga roda pemerintahan di 79 daerah tersebut tetap berjalan.
"Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu," katanya.
Ketahanan Fiskal Daerah Perlu DiperkuatEdo meminta pemerintah pusat memastikan tidak ada daerah yang mengalami kesulitan fiskal berkepanjangan.
Selain menyalurkan tambahan anggaran, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi tata kelola keuangan daerah untuk mencegah masalah kekurangan anggaran kembali terjadi.
"Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," pungkas Edo.
