Kebebasan Akademik Terjun Bebas: Apa yang Terjadi dengan Demokrasi Kita?

Indonesia kembali mendapat sorotan dalam lanskap global. Berdasarkan Academic Freedom Index (AFI) yang disusun oleh V-Dem Institute dan dipublikasikan melalui Our World in Data pada Juli 2026, Indonesia masuk dalam 15 negara dengan penurunan kebebasan akademik terbesar di dunia. Dalam rentang 2015–2025, skor kebebasan akademik Indonesia tercatat anjlok hingga 56 persen, sebuah penurunan yang signifikan dan mengkhawatirkan.

Indeks ini mengukur berbagai aspek penting, mulai dari kebebasan dosen dan peneliti dalam mengajar, melakukan riset, menerbitkan karya ilmiah, hingga menyampaikan gagasan tanpa tekanan politik. Dengan kata lain, indikator ini mencerminkan sejauh mana ruang intelektual dijaga dari intervensi kekuasaan.

Ruang Akademik dan Bayang-bayang Kekuasaan

Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif (Jürgen Habermas), ruang akademik merupakan bagian dari public sphere, arena di mana gagasan diuji secara rasional dan terbuka. Kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang produksi pengetahuan yang menjadi fondasi bagi pengambilan kebijakan publik.

Penurunan drastis kebebasan akademik menandakan adanya penyempitan ruang diskursus. Ketika akademisi mulai menghadapi tekanan, baik langsung maupun tidak langsung, maka kualitas perdebatan publik ikut tergerus.

Dalam situasi seperti ini, pengetahuan tidak lagi berkembang secara bebas, melainkan berpotensi mengikuti arus kepentingan politik tertentu.

Gejala Otoritarianisme yang Halus

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Dalam banyak kasus, kemunduran demokrasi tidak selalu terjadi melalui cara-cara represif yang terang-terangan, melainkan melalui pembatasan bertahap terhadap institusi-institusi kunci, termasuk kampus.

Intervensi terhadap kebebasan akademik bisa muncul dalam berbagai bentuk: pembatasan riset sensitif, tekanan terhadap kritik kebijakan, hingga pengawasan berlebih terhadap aktivitas intelektual.

Penurunan 56 persen dalam satu dekade bukan sekadar angka statistik, tetapi sinyal bahwa ruang kebebasan tersebut mengalami erosi yang sistematis.

Politik Pengetahuan dan Kontrol Negara

Michel Foucault dalam teorinya mengenai hubungan kekuasaan dan pengetahuan (power/knowledge), kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui kontrol atas produksi pengetahuan. Siapa yang berhak berbicara, apa yang boleh diteliti, dan narasi apa yang dianggap sah, semuanya berada dalam relasi kuasa.

Jika kebebasan akademik menyusut, maka yang terjadi bukan hanya pembatasan individu, tetapi juga pembatasan terhadap kemungkinan lahirnya pengetahuan alternatif.

Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap perspektif kritis yang justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan publik.

Dampak bagi Generasi Muda

Penurunan kebebasan akademik juga berdampak langsung pada mahasiswa sebagai generasi penerus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang eksplorasi gagasan berubah menjadi ruang yang penuh kehati-hatian.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan generasi yang kurang kritis dan cenderung adaptif terhadap status quo.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali lahir dari keberanian intelektual yang tumbuh di lingkungan akademik yang bebas.

Antara Stabilitas dan Kebebasan

Sering kali, pembatasan kebebasan dibenarkan atas nama stabilitas. Namun, dalam perspektif teori liberalisme politik, stabilitas yang sehat justru bertumpu pada kebebasan berpikir dan berekspresi.

Kebebasan akademik bukan ancaman bagi negara, melainkan prasyarat bagi kemajuan. Tanpa kebebasan tersebut, inovasi terhambat dan kritik konstruktif menghilang.

Masuknya Indonesia dalam daftar 15 negara dengan penurunan kebebasan akademik terbesar seharusnya menjadi refleksi bersama. Angka penurunan 56 persen dalam satu dekade bukan sekadar statistik, tetapi cermin dari arah relasi antara negara dan dunia akademik.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah kita sedang membangun masyarakat berbasis pengetahuan, atau justru membatasi ruang bagi pengetahuan itu sendiri untuk berkembang?

Jika kebebasan akademik terus menyusut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan kampus, tetapi juga kualitas demokrasi Indonesia.