BAHLIL Lahadalia benar, sangat benar, ketika menegaskan Partai Golkar tidak terbiasa menjadi oposisi.
Hal tersebut ia ungkapkan saat Musyawarah Daerah XI DPD Golkar Sumatera Selatan di awal Agustus 2026.
Dan karena "tidak terbiasa" itu sang nakhoda Golkar menyatakan dukungannya kepada pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Sejak Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar lahir pada 20 Oktober 1964, organisasi ini menjadi wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu.
Pada masa Soeharto, ia masih menyebut Golongan Karya (Golkar): Ikut pemilihan umum (Pemilu) sejak 1971 dan jadi sekrup penting kekuasaan Orde Baru.
Di bawah rezim yang 'seolah-olah demokrasi', Golkar menang Pemilu sepanjang 1971 hingga 1997.
Tidak ada kata partai di depan namanya sampai kemudian air bah demokratisasi menghantam rezim otoriter Orde Baru. Karena tuntutan zaman itu Golkar menjadi Partai Golkar di tahun 1999---sebuah masa transisi yang superberat karena Golkar identik dengan Soeharto dan Orde Baru.
Lebih berat lagi karena Abdurrahman Wahid memasukkan poin membekukan Golkar dalam dekrit presiden yang terbit 23 Juli 2001.
Baca juga: Ketika Marwah Adat Dipinjam Kekuasaan
Bunyi lengkapnya, "Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung".
Dekrit Gus Dur mengekalkan kesan umum, Golkar identik dengan Orde Baru.
Sejarah tak berpihak pada Gus Dur. Dekrit itu cuma macan kertas.
Sang presiden dari pesantren itu justru terjungkal lewat mekanisme impeachment. Golkar pun selamat.
Pada Pemilu 1999, Golkar kalah dari PDI Perjuangan. Namun, pada 2004, Golkar sudah menang pemilihan umum lagi lewat kepemimpinan Akbar Tandjung---nakhoda yang kalem, dingin, tapi licin dan sulit dicari tandingannya.
Selepas itu, Pemilu 2009-2024, Golkar tidak pernah lagi menjadi pemenang.
Jangan tanya lagi, antara 1971-1997, Golkar itu berkuasa. Ia menentukan hitam dan putih Indonesia.
Doktrin kekaryaan mendapatkan ruang lebar dan ideologi developmentalism menjadi tumpuan Soeharto. Partai yang mendominasi pemilu tentu saja tidak akan berada di luar kekuasaan.
Wajar dan lumrah--bahkan wajib--jika sang pemenang mengendalikan kekuasaan, dan cuma fantasi novel satir yang menyebut menang pemilu justru berada di luar orbit kekuasaan eksekutif, menjadi oposisi.
Namun begitulah Golkar. Selepas Orde Baru tumbang, partai ini selalu berada di dalam pemerintahan. Dalam bahasa Bahlil, "berkarya dan mengabdi".
Pada pemilihan presiden lewat MPR tahun 1999, Golkar bergandengan tangan dengan Poros Tengah untuk menggolkan Gus Dur menjadi presiden.
Sejarah berpihak padanya: Gus Dur menang versus Megawati Soekarnoputri. Sejumlah kader beringin masuk kabinet.
Pada 2004, Golkar berhadapan dengan situasi menang Pileg, tapi jagoaanya (Wiranto-Salahuddin Wahid) keok di Pilpres oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Akbar membawa kapal Golkar menjadi barisan oposisi di DPR. Tapi DNA Golkar memang "berkarya dan mengabdi", alias berkuasa.
Baca juga: Darurat Logika Anggaran Program MBG Pasca-Putusan MK
Kadernya, orang nomor dua di pemerintahan, Jusuf Kalla 'mengambil alih' kemudi.
Walhasil Golkar belok kanan menjadi sekrup pemerintahan SBY-JK. Niat menjadi oposisi yang memerankan checks and balances menabrak batu karang.
