JAKARTA, KOMPAS- Bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kian ramai setelah sejumlah nama baru muncul sebagai bakal calon pimpinan lembaga Tanfidziyah di jam’iyyah tersebut. Para kandidat itu berjanji menjaga pelaksanaan Muktamar ke-35 pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur berlangsung adil dan bebas dari intervensi. Mereka ingin muktamar berjalan penuh kesejukan dan seluruh hak peserta muktamar dapat terpenuhi.
Selain Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang, KH Yusuf Chudlori, sejumlah nama baru calon ketua umum PBNU terus mengemuka. Mereka di antaranya, Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, Katib Aam PBNU KH Abdul Ghofar Rozin, serta Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Muncul pula nama tokoh muda NU, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam); dan Menteri Agama KH Nasaruddin Umar yang akan meramaikan pemilihan ketua umum PBNU pada muktamar nanti.
Zulfa Mustofa mengatakan, maraknya figur yang meramaikan bursa calon ketum PBNU merupakan cerminan positif dari matangnya proses kaderisasi internal. Munculnya nama-nama kandidat dari latar belakang yang beragam menegaskan bahwa NU memiliki stok kepemimpinan yang berlimpah dan siap berkhidmat bagi Nahdliyin.
"Banyaknya nama-nama yang muncul menunjukkan bahwa kaderisasi di NU hidup. Banyak orang yang siap untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ada yang datang dari daerah, bahkan dari unsur yang selama ini belum begitu akrab di kepengurusan NU pun sudah mulai muncul, dan itu sah-sah saja," ujarnya di sela Pembukaan Bahtsul Masail Pra Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2026).
Meskipun dinamika mulai menghangat, lanjut Zulfa, para figur yang masuk dalam bursa pencalonan telah intensif membangun komunikasi dan duduk bersama. Komunikasi ini terjalin di sela-sela rangkaian agenda pra-muktamar yang mulai bergulir, mulai dari forum Bahtsul Masail Pra-Muktamar, peluncuran buku KH Ma'ruf Amin, hingga Silaturahmi Nasional Majelis Alumni IPNU. Melalui ruang-ruang komunikasi tersebut, para kandidat sepakat untuk mengawal muktamar berlangsung kondusif demi menjaga marwah organisasi.
"Kami ingin pastinya Muktamar berjalan dengan fairness. Selama prosesnya adil, tidak ada intervensi yang berlebihan, serta hak-hak dari para muktamirin terjaga dengan baik, saya pikir tidak ada alasan untuk membuat keributan," tuturnya.
Gus Kikin, secara terpisah juga mengingatkan pentingnya meluruskan niat dalam berkhidmat demi menjaga marwah organisasi. Menurutnya, posisi struktural bukanlah hal utama, melainkan komitmen untuk meneruskan pesan-pesan perjuangan dari para pendiri atau muassis NU.
"Bagi saya, seperti yang saya sampaikan, kita berkhidmat di NU itu mau di posisi manapun kita bisa berkhidmat. Jadi memang yang menjadi utama itu bagaimana kita berkhidmat untuk menyampaikan pesan-pesan dari muassis, pesan dari para leluhur," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus merawat kebaikan dan menyamakan frekuensi demi menjaga keutuhan jam'iyah. Menurutnya, kesiapan mengemban amanah harus selalu berlandaskan pada prinsip dasar organisasi yang telah diletakkan oleh para ulama terdahulu. Apa pun dinamika muncul hendaknya dikembalikan pada khittah dan nilai-nilai perjuangan para pendahulu agar organisasi berjalan selaras dengan visi pendirinya.
"Kita tinggal mengembalikan saja, kalau kemudian bagaimana strukturnya, organisasi ini, dan bagaimana orang-orangnya, itu kita sesuaikan sedekat mungkin dengan apa yang ada di pesan-pesan Hadratussyaikh atau dari Nahdlatul Ulama. Itu saja, mudah-mudahan inilah yang menjadikan nanti NU lebih sejuk, lebih kompak," pungkas Gus Kikin.
Sementara itu, meski namanya masuk bursa, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah mendeklarasikan diri secara terbuka akan maju sebagai calon ketua umum PBNU. Kendati demikian, ia mengakui banyak senior, sahabat, dan tokoh sepuh yang mendorongnya untuk bersiap apabila mendapat panggilan dari organisasi.
Ia menceritakan, dorongan tersebut disampaikan para senior dengan pengingat yang sangat kuat agar dirinya tidak menolak jika jam'iyah memanggil. Menurut mereka, menolak panggilan organisasi setelah dibesarkan oleh NU adalah bentuk keengganan yang tidak tepat.
"Ketika kita diminta oleh para senior, oleh orang, maka kita harus sebagai kader ya, kita tentu harus bersedia. Tapi dengan catatan bahwa siapa pun nanti yang akan diterima muktamirin, maka itulah nanti yang kita harus dukung bersama," katanya.
Nasaruddin mengingatkan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada siapa pun figur yang nantinya terpilih memimpin PBNU. Setiap pihak yang berniat maju sebagai calon pemimpin harus siap berjiwa besar dan ikhlas menerima kekalahan, bukan sekadar berorientasi pada kemenangan semata.
"Kalau Muhammadiyah bisa muktamar adem, kenapa kita enggak bisa melakukan hal yang sama? Karena di sini para teman-teman kita ini enggak ada orang lain, bukan orang lain. Siapa pun yang akan terpilih, itulah sahabat kita. Kita harus dukung. Apalagi Menteri Agama harus mendukungnya, kan?" pungkasnya.
Wakil Presiden RI ke-13 yang juga sesepuh Nahdlatul Ulama, KH Ma'ruf Amin, mengingatkan bahwa calon ketum PBNU harus memiliki kapasitas untuk merajut perdamaian. Seorang pemimpin harus menguasai prinsip al-ishlah wal-ishlah untuk mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Selain itu, lanjutnya, ketum PBNU mendatang juga harus memiliki kemampuan berorganisasi yang berlandaskan pemahaman mendalam. Penguasaan hal tersebut mutlak dibutuhkan untuk membawa kembali organisasi pada khitah. Nilai-nilai dasar perjuangan itu harus sejalan dengan Qanun Asasi agar organisasi tetap berada di jalur yang benar.
Saat disinggung mengenai kandidat yang paling potensial, Amin memilih untuk tidak menyebutkan nama. Ia menegaskan bahwa tolak ukur utamanya terletak pada rekam jejak kepemimpinan yang benar-benar teruji dalam menghadirkan perbaikan nyata.
"Saya yang penting dia punya kemampuan melakukan perbaikan, mendamaikan kekuatan, dan mengembalikan NU pada jalurnya. Kalau tidak punya kemampuan itu, ia tidak akan bisa membawa perbaikan bagi NU," pungkasnya.
Sementara itu, mendekati penyelenggaraan muktamar, muncul usulan mekanisme pemilihan ketua umum PBNU diubah. Sejumlah kalangan di internal NU menginginkan ketua umum tidak lagi dipilih melalui pemungutan suara langsung atau voting. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan agar ketua umum PBNU ditetapkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang berisi sejumlah ulama sepuh. Pertimbangannya, mencegah politik uang.
Zulfa menilai gagasan tersebut sah-sah saja untuk didiskusikan. Namun, ia mengingatkan bahwa untuk mengubah mekanisme pemilihan diperlukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi terlebih dahulu.
Zulfa juga mempertanyakan efektivitas argumentasi pencegahan politik uang di balik wacana tersebut. Jika tujuannya adalah menghindari praktik politik uang di tingkat pengurus cabang dan wilayah (PC/PW), besar kemungkinan ruang gerak tersebut justru bergeser dan terkonsentrasi pada upaya pengkondisian di tingkat syuriah atau AHWA.
Selain itu, narasi pencegahan "matahari kembar" yang kerap dijadikan landasan perubahan mekanisme juga dinilai kurang tepat. Berdasarkan serapan aspirasi di akar rumput, banyak pengurus daerah merasa hubungan struktural di tingkat cabang dan wilayah selama ini berjalan rukun. Dinamika dan gesekat di pengurus pusat dinilai tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil di daerah.
Oleh karena itu, Zulfa mengusulkan agar aturan pemilihan ketua umum pada muktamar kali ini belum perlu diubah. Jika memang ada keinginan untuk mengubah tata cara tersebut, perubahannya dapat disahkan sekarang, namun baru resmi diberlakukan pada perhelatan muktamar periode berikutnya sebagai bentuk masa transisi yang adil.
"Kami tidak ingin apa yang terjadi di Jombang sepuluh tahun lalu kemudian terulang sekarang tanpa adanya pra-kondisi," pungkasnya.
