KOMPAS.com – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk terus mempercepat pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 68,12 miliar.
Percepatan realisasi anggaran diperlukan agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Jumat (7/8/2026), realisasi belanja tambahan TKD Aceh Barat telah mencapai Rp 15,68 miliar atau 23,02 persen dari total pagu.
Capaian tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan pada Jumat (31/7/2026) yang masih sebesar Rp 6,1 miliar atau 8,96 persen.
Tambahan TKD Aceh Barat dialokasikan untuk mendukung pemulihan berbagai sektor terdampak bencana. Dari total Rp 68,12 miliar, sebesar Rp 32,06 miliar dialokasikan untuk infrastruktur dan Rp 25,49 miliar untuk urusan lain.
Baca juga: Pacu Pemulihan Aceh, Satgas PRR Selaraskan Realisasi TKD dan Program K/L
Kemudian, sebesar Rp 4,72 miliar dialokasikan untuk sektor pendidikan, Rp 4,54 miliar untuk pertanian, serta Rp 1,33 miliar untuk kesehatan.
Adapun pemanfaatan tambahan TKD tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2026.
Hingga Jumat (7/8/2026), realisasi belanja antara lain berasal dari sektor infrastruktur sebesar Rp 8,23 miliar, urusan lain Rp 3,93 miliar, pertanian Rp 1,67 miliar, serta pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 840 juta.
Pelaksanaan pemulihan melalui tambahan TKD tersebut mencakup 293 paket kegiatan lintas sektor yang melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aceh Barat.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Imran mengapresiasi peningkatan realisasi tersebut.
Ia meminta seluruh jajaran Pemkab Aceh Barat untuk menjaga momentum percepatan itu agar anggaran yang telah tersedia dapat segera direalisasikan menjadi berbagai kegiatan pemulihan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kalau tidak bisa diserap tahun ini, akan jadi utang tahun depan. TKD yang tidak diserap akan menjadi patokan. Jadi, saling berkaitan. Saya minta tolong betul-betul selesaikan realisasi tambahan TKD,” kata Imran dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/8/2026).
Baca juga: Percepat Pemulihan Peternak Terdampak Bencana Sumatera, Satgas PRR Siapkan Bantuan Pakan Ternak di Aceh
Pantau secara berkalaSatgas PRR juga akan melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi serta membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan kegiatan.
Penguatan koordinasi antarsektor serta antara pemkab dan pemerintah provinsi turut menjadi salah satu perhatian agar percepatan pemulihan dapat berjalan efektif.
“Bulan depan saya akan monitor lagi. Kita harus sama-sama mengatasi bottleneck soal TKD ini supaya tidak ada masalah dalam percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Imran.
