JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap salah satu alasan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sulit dihitung secara pasti, yakni karakter usahanya yang sangat dinamis.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan kegiatan usaha bisa muncul dan berhenti dalam waktu singkat. Akibatnya, jumlah pelaku usaha terus berubah.
“UMKM itu sangat dinamis. Hari ini ada, besok nggak ada, bisa jadi. Atau sekarang nggak ada, besok ada, bisa jadi,” ujar Edy dalam Kompas.com Talks bertema “Pentingnya Setiap Usaha Terdata pada Sensus Ekonomi 2026” di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Baca juga: Kenaikan IPM Jabar Tertinggi, Data BPS Tunjukkan Naik 0,98 Poin
Menurut Edy, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan BPS untuk memperoleh gambaran jumlah kegiatan ekonomi secara utuh.
Selama ini, BPS menggunakan sejumlah sumber data untuk memperkirakan jumlah kegiatan usaha. Sumber tersebut antara lain pendataan UMKM bersama Kementerian UMKM, data Online Single Submission (OSS) BKPM, serta data dari asosiasi.
Masalahnya, tidak seluruh kegiatan usaha tercatat dalam sumber administrasi tersebut.
“Pada dasarnya tidak semua kegiatan usaha itu tercatat di berbagai sumber data tadi. Apalagi untuk Bapak Ibu para pelaku kegiatan UMKM mungkin tidak tercatat di sini, tidak tercatat sana, tapi itu ada mereka. Makanya itu harus kita data,” kata Edy.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BPS melakukan Sensus Ekonomi 2026 secara langsung.
Pendataan dilakukan secara door to door dengan mendatangi bangunan untuk memastikan kegiatan ekonomi yang ada tidak terlewat.
“Prinsipnya kita berusaha mendata door to door. Semua bangunan kita datangi gitu ya, supaya semuanya tercatat, jangan ada yang terlewat,” ujar Edy.
Baca juga: BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Tarik Pajak
Pendataan Sudah Capai 86 PersenPendataan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026.
Hingga Jumat (7/8/2026), BPS mencatat capaian pendataan sekitar 86 persen dari estimasi populasi usaha.
Edy menjelaskan angka tersebut dihitung berdasarkan estimasi populasi yang disusun dari berbagai sumber data.
Angka itu masih berpotensi berubah setelah seluruh proses pendataan selesai. Petugas BPS berpeluang menemukan kegiatan usaha yang sebelumnya tidak tercatat dalam sumber data administrasi.
“Kalau saya yakin nanti begitu sampai selesai lebih dari seratus persen yang tadi,” katanya.
