Pemerintah menempatkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai salah satu instrumen untuk menyiapkan talenta muda menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah unggulan tersebut dibangun dan dibiayai penuh oleh negara.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam acara pelantikan dan penguatan kepala sekolah serta tenaga pendamping pembelajaran (TPP) dari 17 SNT, mengatakan, pimpinan sekolah dan guru pada SNT generasi pertama menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan Indonesia.
SNT yang dikelola langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa jenjang SMP dan SMA pada Senin (10/8/2026).
Kehadiran SNT melengkapi model sekolah unggulan lain, yakni Sekolah Unggulan Garuda pada jenjang SMA di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di bawah Kementerian Sosial. Berbagai model sekolah tersebut didukung melalui peraturan presiden.
”SNT merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik berbakat sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. SNT menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi generasi unggul Indonesia,” kata Mu’ti dalam siaran pers Kemendikdasmen.
Kepala sekolah dan guru SNT diseleksi secara nasional oleh Kemendikdasmen. Pada 2026, SNT beroperasi di Subulussalam, Aceh; Banyumas, Jawa Tengah; Otorita Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur; Minahasa Utara; Tidore Kepulauan; Bone Bolango; Bogor; Cianjur; Gowa; Kupang; Tarakan; Donggala; Bolaang Mongondow; Jepara; Buton Tengah; Tebo; serta Tanjung Jabung Timur. Hingga 2029, pemerintah menargetkan sekitar 500 SNT hadir di setiap kabupaten dan kota.
Mu’ti menegaskan, SNT tidak dibangun untuk menciptakan eksklusivitas pendidikan, tetapi menyediakan ruang belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sekolah ini juga disiapkan sebagai rujukan bagi penerapan praktik terbaik penyelenggaraan pendidikan.
SNT terbuka bagi siswa dari daerah setempat yang berprestasi secara akademik dan nonakademik. Sekolah ini menerapkan pendekatan STEAMS, yakni sains, teknologi, rekayasa (engineering), seni, matematika, dan olahraga. Sebagai sekolah negeri, SNT mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola serta ekosistem pembelajaran berkesinambungan. SNT tidak berasrama dan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, proses seleksi kepala sekolah dan guru SNT berlangsung kompetitif. Sekitar 8.000 calon kepala sekolah mengikuti tahapan seleksi berlapis. Adapun TPP dipilih oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari sekitar 60.000 lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memenuhi persyaratan.
Gogot berharap kepemimpinan yang kuat, pendidik yang terus belajar, dan budaya sekolah yang berorientasi pada perkembangan murid dapat mendorong SNT tumbuh sebagai pusat mutu pendidikan. Manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan murid SNT, tetapi juga ekosistem pendidikan di wilayah sekitarnya.
”Kehadiran SNT diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan pendidikan, katalisator pemerataan mutu, serta model penerapan pembelajaran berbasis STEAM, pembelajaran mendalam, dan digitalisasi pembelajaran,” ujar Gogot.
Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, SNT menerima 128 pendaftar. Setelah mengikuti tes bakat skolastik, sebanyak 40 calon siswa jenjang SMP dan 40 calon siswa SMA dinyatakan lolos untuk mengikuti pendaftaran ulang.
Susanti, orangtua calon siswa yang mengikuti tes masuk SNT di Kabupaten Bogor, mendukung anaknya mendaftar karena sekolah itu menawarkan layanan pendidikan berkualitas tanpa biaya. Menurut dia, SNT juga menyiapkan sarana pembelajaran yang lengkap dan layanan antarjemput untuk mendukung proses belajar murid.
”Ke depan, cara belajar anak akan lebih baik dan lebih berkembang,” kata Susanti.
Itje Chodidjah, mantan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, menyayangkan kecenderungan pemerintah dari masa ke masa memilih model sekolah unggulan untuk mengatasi persoalan mutu pendidikan Indonesia yang masih tertinggal.
”Kebijakan pendidikan kita berganti-ganti, tetapi tidak koheren. Selalu mendadak ingin diganti dengan harapan cepat mendapat hasil yang lebih baik. Padahal, yang perlu sangat diseriusi adalah sekolah-sekolah yang ada saat ini, yang jumlahnya banyak dan masih menghadapi masalah mutu,” kata Itje yang juga praktisi pendidikan.
Berdasarkan data akreditasi sekolah tahun 2025 pada laman Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, sebagian besar sekolah masih berada pada kategori akreditasi B dan C. Data tersebut mencatat 84.848 sekolah berakreditasi A, 281.257 sekolah berakreditasi B, 145.248 sekolah berakreditasi C, dan 7.173 sekolah belum terakreditasi.
Program-program itu juga dijanjikan menjadi rujukan untuk mempercepat pemerataan sekolah bermutu bagi semua anak.
Berbagai program sekolah unggulan silih berganti dihadirkan pemerintah untuk menjawab persoalan mutu pendidikan. Program-program itu juga dijanjikan menjadi rujukan untuk mempercepat pemerataan sekolah bermutu bagi semua anak.
Namun, program seperti sekolah teladan, rintisan sekolah bertaraf internasional/sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI), sekolah model atau sekolah rujukan, hingga sekolah penggerak dinilai belum mengubah mutu pendidikan secara berarti selama lebih dari dua dekade.
Itje menegaskan, perubahan kebijakan yang mendadak dan tidak berkelanjutan, menurut UNESCO, tidak memberikan dampak besar terhadap perbaikan mutu pendidikan.
”Sekolah unggulan dengan sistem seleksi merupakan kebijakan yang tidak adil. Pemerintah selalu memulai penyediaan sekolah bermutu dari siswa yang sudah bermutu melalui seleksi keunggulan akademik ataupun nonakademik. Memang adil bagi yang diterima dan masyarakat kemudian berebut sekolah bermutu. Namun, kebijakan itu tidak adil bagi banyak siswa lain yang bersekolah di sekolah negeri biasa ataupun swasta, yang tidak mendapat dukungan penuh seperti sekolah unggulan,” kata Itje.
Menurut Itje, anak-anak bangsa di mana saja berhak membutuhkan sekolah berkualitas. Ini dimulai dari peran pemerintah untuk memastikan hadirnya sekolah bermutu, yakni sekolah yang punya tata kelola baik.
”Mulailah dengan menyeleksi kepala sekolah dan guru yang berkualitas, lalu menjamin kesejahteraan mereka di sekolah-sekolah negeri. Bukan hanya anak-anak pintar yang dapat bersinar, anak-anak biasa pun dapat mengembangkan potensi dan talenta untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter,” kata Itje.
Secara terpisah, Direktur Barisan Pengkaji Pendidikan Dhitta Puti Sarsvati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi terkait SNT kepada Kemendikdasmen.
”SNT seharusnya tidak dimaksudkan sebagai sekolah unggulan yang hanya melayani peserta didik tertentu. SNT semestinya menjadi lab school atau sekolah eksperimental yang membuktikan bahwa setiap peserta didik dapat berkembang optimal jika memperoleh pendidikan berkualitas,” kata Puti.
Puti mengatakan, SNT diharapkan menjadi rujukan peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan praktik pembelajaran yang inovatif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Namun, menurut dia, tata kelola, sasaran program, serta mekanisme replikasi praktik baik SNT perlu dikaji lebih mendalam agar dapat menjadi model sekolah bermutu bagi semua satuan pendidikan, terutama sekolah yang dikelola pemerintah daerah.
”Anak-anak bangsa membutuhkan pendidikan bermutu yang mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kemampuan akademik, minat, ataupun bakat. Masyarakat juga membutuhkan sekolah bermutu yang melayani dan mengembangkan setiap peserta didik melalui pendidikan yang inklusif, komprehensif, serta sesuai dengan potensi dan tahap perkembangannya,” kata Puti.
Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science pada 2018 menunjukkan, sekolah selektif bagi siswa berprestasi akademik tinggi dapat membawa manfaat sekaligus risiko. Penelitian yang mengikuti siswa sekolah menengah atas di Amerika Serikat selama 50 tahun itu menemukan bahwa karakteristik sekolah selektif tidak selalu berdampak positif terhadap capaian pendidikan dan karier siswa pada masa berikutnya.
Perbandingan terus-menerus dengan teman sebaya yang berprestasi tinggi tampaknya merusak kepercayaan siswa terhadap kemampuan mereka sendiri.
Peneliti utama Richard Göllner dari Universitas Tübingen, Jerman, mengatakan, siswa yang bersekolah di lingkungan dengan prestasi akademik sangat tinggi cenderung memiliki capaian pendidikan, pendapatan, dan prestise pekerjaan lebih rendah 11-50 tahun kemudian. Mereka juga cenderung memiliki harapan yang relatif lebih rendah.
”Perbandingan terus-menerus dengan teman sebaya yang berprestasi tinggi tampaknya merusak kepercayaan siswa terhadap kemampuan mereka sendiri. Hal itu terkait dengan konsekuensi serius bagi karier mereka di kemudian hari,” jelas Göllner.
Göllner mengatakan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dukungan guru yang dapat melindungi siswa berprestasi dari dampak negatif perbandingan sosial.
”Kami ingin mengetahui langkah yang dapat dilakukan guru agar keyakinan positif siswa terhadap kemampuan akademiknya tidak terganggu karena mereka berada di lingkungan teman sebaya yang berprestasi tinggi,” kata Göllner.
