Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk terus memperkuat budaya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan seiring keberhasilan badan usaha tersebut dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2025 dengan skor 97,6 pada ajang Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sebatas kewajiban hukum, melainkan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
"Ruh transparansi adalah keterbukaan informasi publik. Informasi yang dikelola dengan baik akan menjadi aset strategis yang memberikan nilai tambah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik," katanya.
Di era digital, kata dia, data yang dikelola secara profesional akan menghasilkan informasi bernilai tinggi untuk pengambilan kebijakan, pengembangan bisnis, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga sejalan dengan prinsip GCG dalam mencegah korupsi dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang.
Baca juga: KI DKI dan Kominfotik perkuat sinergi sukseskan E-Monev KIP 2026
Ia berharap capaian predikat Informatif yang diraih PT JIEP tidak dijadikan sebagai tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus berinovasi.
"Paradigma pelayanan informasi juga harus berubah dari menunggu menjadi proaktif, agar keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan," kata Aang.
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI Provinsi DKI Jakarta Ferid Nugroho mengingatkan kembali kewajiban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyediakan informasi publik.
Ferid merujuk pada Pasal 9, 10, 11, dan 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana BUMD wajib menyediakan informasi mulai dari struktur organisasi, laporan keuangan, hasil audit, hingga pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat Informatif adalah hasil kolaborasi seluruh unit kerja, bukan semata tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Semakin transparan sebuah organisasi, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadapnya," ujarnya.
Menurut Dharma, PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi.Sementara itu,
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PT JIEP di Graha Dayaguna, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (7/8) juga dihadiri oleh Ketua KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat serta Atasan PPID Pelaksana PT JIEP Medik Endra Wahyudi.
Melalui sinergi ini, KI DKI Jakarta berharap PT JIEP terus meningkatkan kapasitas PPID dan menanamkan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja demi mewujudkan perusahaan yang profesional dan akuntabel.
Baca juga: KI DKI: Keterbukaan Informasi perkuat kualitas demokrasi
Baca juga: KI DKI Jakarta minta 829 badan publik berbenah
Dorongan tersebut disampaikan seiring keberhasilan badan usaha tersebut dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2025 dengan skor 97,6 pada ajang Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sebatas kewajiban hukum, melainkan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
"Ruh transparansi adalah keterbukaan informasi publik. Informasi yang dikelola dengan baik akan menjadi aset strategis yang memberikan nilai tambah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik," katanya.
Di era digital, kata dia, data yang dikelola secara profesional akan menghasilkan informasi bernilai tinggi untuk pengambilan kebijakan, pengembangan bisnis, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga sejalan dengan prinsip GCG dalam mencegah korupsi dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang.
Baca juga: KI DKI dan Kominfotik perkuat sinergi sukseskan E-Monev KIP 2026
Ia berharap capaian predikat Informatif yang diraih PT JIEP tidak dijadikan sebagai tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus berinovasi.
"Paradigma pelayanan informasi juga harus berubah dari menunggu menjadi proaktif, agar keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan," kata Aang.
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI Provinsi DKI Jakarta Ferid Nugroho mengingatkan kembali kewajiban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyediakan informasi publik.
Ferid merujuk pada Pasal 9, 10, 11, dan 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana BUMD wajib menyediakan informasi mulai dari struktur organisasi, laporan keuangan, hasil audit, hingga pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat Informatif adalah hasil kolaborasi seluruh unit kerja, bukan semata tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Semakin transparan sebuah organisasi, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadapnya," ujarnya.
Menurut Dharma, PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi.Sementara itu,
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PT JIEP di Graha Dayaguna, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (7/8) juga dihadiri oleh Ketua KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat serta Atasan PPID Pelaksana PT JIEP Medik Endra Wahyudi.
Melalui sinergi ini, KI DKI Jakarta berharap PT JIEP terus meningkatkan kapasitas PPID dan menanamkan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja demi mewujudkan perusahaan yang profesional dan akuntabel.
Baca juga: KI DKI: Keterbukaan Informasi perkuat kualitas demokrasi
Baca juga: KI DKI Jakarta minta 829 badan publik berbenah
