JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengingatkan agar pemerintah transparan saat hendak mengubah buku pelajaran SD-SMA secara nasional.
Dia mengatakan, jangan sampai perbaikan kualitas buku pelajaran nantinya melenceng menjadi proyek bisnis buku pelajaran.
"Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya," katanya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Senin (10/8/2026).
Baca juga: Prabowo Nilai Tulisan Buku Pelajaran Kecil, Pemerintah Lakukan Pembaruan
Menurut Ubaid pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.
Dia mengatakan, mengganti buku pelajaran tanpa mendongkrak kemampuan baca dan menalar berarti alarm sistem pendidikan yang perlu dibenahi.
"Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi," katanya.
Baca juga: Megawati hingga Anies Baswedan Hadiri Peluncuran Buku Autobiografi Erros Djarot
Ubaid juga menegaskan, jangan sampai Indonesia terjebak dalam sebuah tradisi mengganti menteri berarti mengganti kurikulum, termasuk mengganti buku pelajaran.
Namun kualitas pendidikan di Indonesia sama sekali tak maju karena sibuk dengan program yang dinilai tak perlu diganti.
"Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan," ucapnya.
Baca juga: Cara Akses dan Unduh Gratis 40 Buku PAI Digital Kemenag Lewat Smart PAI
Prabowo ingin buku digantiPemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa SD hingga SMA.
Kebijakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku sekolah saat ini dan menilai kualitasnya masih kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca, Jumat (7/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, ada dua alasan buku pelajaran akan diganti.
Baca juga: 2 Alasan Buku Pelajaran Siswa SD-SMA Diubah Presiden Prabowo
Pertama terkait buku fisik yang dinilai mudah rusak, kedua ukuran tulisan yang dinilai terlalu kecil.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
