HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabupaten Takalar mendapat dorongan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya dalam memastikan prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Mugiyanto diterima langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Pemerintahan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), serta Ketua TP PKK Kabupaten Takalar.
Dalam pertemuan itu, Wamen HAM menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan setiap masyarakat memperoleh haknya secara adil.
Menurut Mugiyanto, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga juga sebagian besar berada di tingkat daerah.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” ujar Mugiyanto.
Ia menjelaskan, pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam memastikan nilai-nilai HAM diterapkan melalui kebijakan maupun pelayanan publik.
Sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Begitu pula dengan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, komitmen pemerintah daerah perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan pelayanan publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Pelayanan tersebut, lanjut Mugiyanto, harus mengedepankan prinsip keadilan serta memastikan tidak ada masyarakat yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.
Penguatan pemajuan HAM di daerah juga dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pembangunan dan kebijakan yang dibuat memiliki perspektif pemenuhan hak masyarakat.
Dengan posisi Takalar yang didorong menjadi daerah percontohan, pemerintah kabupaten diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip HAM dalam berbagai sektor pemerintahan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemkab Takalar diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dorongan tersebut sekaligus menjadi peluang bagi Takalar untuk menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang menjadikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM sebagai bagian dari pembangunan daerah.
