Rencana Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, JPPI: Jangan Sampai Sekadar Proyek Pengadaan!

medcom.id
1 jam lalu
Cover Berita
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembaruan buku ajar SD-SMA. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan pergantian pemerintahan tidak semestinya selalu diikuti pergantian buku pelajaran.
 
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.
 
“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 10 Agustus 2026.

Ubaid mengakui buku ajar harus terus dievaluasi untuk memastikan isi buku sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi ataupun bias. Namun, pemerintah tidak boleh membangun persepsi rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.
 
“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran. Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” ujar Ubaid.
 
JPPI juga mengingatkan adanya risiko pemborosan anggaran apabila evaluasi buku langsung diterjemahkan menjadi pencetakan ulang jutaan eksemplar buku di seluruh Indonesia. Ubaid mengatakan sebelum memutuskan mengganti buku, pemerintah seharusnya melakukan audit menyeluruh terhadap buku-buku yang saat ini digunakan. 
 
Audit harus mampu menjawab secara jelas buku mana yang memang sudah tidak layak, buku mana yang hanya membutuhkan revisi sebagian, dan buku mana yang masih dapat digunakan. Ubaid menekankan jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. 
 
"Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan,” tegas dia.
 

Baca Juga :

Presiden Prabowo Perintahkan Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, Minta Kualitas Fisik dan Materi Ditingkatkan
JPPI menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Presiden dan menteri boleh berganti, tetapi sistem pendidikan tidak semestinya selalu dimulai kembali dari nol.
 
“Setiap pemerintahan memang ingin meninggalkan legacy. Tetapi legacy pendidikan tidak boleh diukur dari berapa juta buku baru yang dicetak. Legacy pendidikan seharusnya diukur dari apakah anak semakin mampu membaca, berhitung, bernalar, berpikir kritis, dan mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar dia. 
 
JPPI juga meminta proses penyusunan dan penetapan buku ajar dijauhkan dari kepentingan politik maupun kepentingan bisnis pengadaan. Penyusunan buku semestinya berbasis pada kebutuhan peserta didik dan bukti ilmiah, bukan berdasarkan selera pejabat atau keinginan setiap rezim untuk memiliki buku pelajaran versinya sendiri.
 
Proses tersebut harus melibatkan guru, akademisi, ahli mata pelajaran, ahli pedagogi, ahli perkembangan anak, kelompok pendidikan inklusif dan disabilitas, masyarakat sipil, serta dilakukan melalui uji coba kepada guru dan siswa dari berbagai kondisi daerah.
 
Buku juga harus diuji bukan hanya dari sisi kesesuaian dengan kurikulum, tetapi dari kemampuannya membantu anak memahami pelajaran, membangun rasa ingin tahu, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran.
 
“Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” kata Ubaid.
 
JPPI menegaskan pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.
 
“Kalau setiap lima tahun kita mengganti buku, tetapi kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar anak tetap rendah, berarti yang bermasalah bukan sekadar bukunya, tetapi sistem pendidikannya. Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” ujar Ubaid.
 
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(REN)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Topan Dolphin Hantam China, 1 Juta Warga Mengungsi
• 1 jam laluidxchannel.com
thumb
Beda Pengakuan Pemutilasi Pria di Depok dengan Penyidikan Polisi
• 8 jam lalukompas.com
thumb
Ramalan Keuangan Zodiak Minggu Ini, 10-16 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo
• 5 jam lalutvonenews.com
thumb
Kontroversi Usai: Ijazah Jokowi Dikonfirmasi Asli Lewat Penelitian Ulang
• 54 menit laluwartaekonomi.co.id
thumb
Indonesia–Thailand Perkuat Hubungan Ekonomi, PM Kerajaan Thailand Sambangi Permata Bank
• 23 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.