BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemerintah Myanmar yang didukung militer, menolak seruan ASEAN untuk membebaskan tanpa syarat mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Myanmar juga mempertanyakan perlunya melanjutkan mekanisme utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, setelah Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN dari Filipina pada 1 Januari 2027 mendatang.
Penolakan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Myanmar sebagai tanggapan atas seruan Filipina yang saat ini memegang keketuaan ASEAN.
Filipina sebelumnya menyambut baik diadakannya pertemuan antara perwakilan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC dengan Suu Kyi beberapa waktu lalu. Pertemuan langka ini dipandang sebagai langkah menuju dialog dan rekonsiliasi.
Namun, Filipina juga mendesak akses yang lebih luas bagi para tahanan politik serta kembali menyerukan pembebasan penuh dan tanpa syarat Suu Kyi.
Baca Juga: Pemimpin Myanmar yang Didukung Militer Tiba di Thailand untuk Cari Legitimasi Politik
Desakan ini dibalas dengan kritik oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar melalui pernyataan pada Sabtu (8/8/2026).
“Meski pemerintah telah meringankan hukumannya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, masalah pembebasan penuh dan tanpa syarat hanya akan dilaksanakan sesuai dengan hukum,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dikutip dari The Associated Press.
Pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan ICRC mengunjungi Suu Kyi yang berusia 81 tahun pada pekan lalu.
Kunjungan tersebut menjadi kontak pertama yang diketahui publik antara Suu Kyi dan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak ia ditahan lima tahun lalu.
Suu Kyi kini menjalani hukuman tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Dia ditahan militer Myanmar sejak 1 Februari 2021, ketika militer melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan sipilnya.
Jika dihitung sampai saat ini, Suu Kyi telah berada dalam tahanan selama sekitar 5 tahun 6 bulan.
Ia dijatuhi hukuman atas sejumlah tuduhan. Para pendukung dan kelompok hak asasi manusia menyebut tuduhan tersebut bermotif politik.
Selain menolak seruan pembebasan Suu Kyi, pemerintah Myanmar juga menyatakan tidak melihat perlunya melanjutkan mekanisme utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Myanmar mengatakan akan tetap bekerja sama dengan Utusan Khusus ASEAN saat ini, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Dipindah Jadi Tahanan Rumah oleh Junta Militer Myanmar, Disambut Skeptisme
Namun, mekanisme tersebut dinilai tidak perlu dilanjutkan ketika Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN pada awal 2027 mendatang.
“Pada saat ini, pemerintah yang muncul dari pemilihan umum demokratis multipartai yang mencerminkan kehendak tulus rakyat telah mengambil tanggung jawab negara,” kata pernyataan tersebut.
ASEAN sebelumnya menyusun rencana perdamaian untuk Myanmar pada April 2021, beberapa bulan setelah militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil Suu Kyi.
Rencana tersebut bertujuan mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara pihak-pihak yang bertikai dengan difasilitasi utusan khusus ASEAN.
Namun, Min Aung Hlaing, panglima militer yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil Suu Kyi pada 2021, kemudian dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dinilai gagal menjalankan rencana perdamaian tersebut.
Min Aung Hlaing saat ini menjabat sebagai presiden Myanmar. Dalam pidatonya lebih dari tiga bulan setelah dilantik sebagai presiden, dia menolak rencana perdamaian ASEAN.
Ia menuding sejumlah negara anggota ASEAN telah mendiskriminasi Myanmar dan mengatakan pemerintahannya akan merespons hubungan dengan masing-masing negara secara kasus per kasus.
Sementara itu, pemilu yang digelar Myanmar pada Desember dan Januari lalu, menuai kritik dari kelompok penentang militer.
Para pengkritik menilai pemilu tersebut sebagai pemilu semu yang dirancang untuk memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan, meski pemerintah menyebutnya sebagai proses untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Penulis : Tussie Ayu Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : The Associated Press
- aung san suu kyi
- min aung hlaing
- Myanmar
- ASEAN
- junta militer Myanmar
- Myanmar tolak bebaskan Suu Kyi
