Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah mempersiapkan desain pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ) di dalam negeri. Hal tersebut menyusul hambatan ekspor komoditas mineral seperti nikel hingga timah beberapa waktu lalu akibat perbedaan interpretasi kandungan LTJ.
Seperti diketahui, ada pihak yang menerjemahkan bahwa LTJ yang merupakan mineral ikutan dalam komoditas utama seperti nikel, alumina, tembaga hingga timah juga termasuk komoditas yang dilarang ekspor, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No.22 tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
Adapun, salah satu barang yang dilarang untuk diekspor dalam Permendag No.6 tahun 2026 ini yaitu Logam Tanah Jarang (LTJ) dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%
Namun di sisi lain, para pelaku usaha menilai larangan tersebut hanya berlaku jika LTJ dianggap sebagai komoditas utama, bukan mineral ikutan. Terlebih, Indonesia saat ini belum memiliki teknologi ekstraksi Logam Tanah Jarang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah merancang strategi pengolahan komoditas tersebut. Menurut dia, pihaknya sedang merancang kebijakan agar pengolahan komoditas tersebut dapat dilakukan di dalam negeri.
"Logam Tanah Jarang lagi didesain, bahkan sebagian sudah dilakukan oleh Perminas. Kita ingin untuk ke depan pengolahannya semua ada dalam negeri," ungkap Bahlil di Jakarta, dikutip Senin (10/8/2026).
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan hambatan ekspor komoditas mineral akibat perbedaan interpretasi kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) beberapa waktu lalu telah diselesaikan. Adapun, penyelesaian tersebut membuat ratusan ribu ton komoditas mineral kembali dapat diekspor.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin pelepasan ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (7/8/2026).
Dudung mengatakan, melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berhasil mengatasi kendala ekspor yang sebelumnya terjadi akibat perbedaan interpretasi aturan terkait Logam Tanah Jarang (LTJ).
"Hasilnya, 85 Laporan Surveyor yang sebelumnya tertunda kini dapat diterbitkan. Lebih dari 100 kapal ekspor kembali beroperasi dengan membawa hampir 400 ribu ton komoditas mineral senilai sekitar Rp2,2 triliun. otal komoditas yang telah diproses pasca- penyelesaian hambatan mencapai hampir 471 ribu ton," ujar Dudung, dikutip dari akun instagramnya, Jumat (7/8/2026).
Ia pun menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek pengawasan. Seluruh komoditas ekspor tetap wajib memenuhi standar pengujian, verifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Menurut Dudung, KSP akan terus mengawal penyempurnaan regulasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menjaga kelancaran ekspor, meningkatkan kepastian berusaha, serta mendorong percepatan hilirisasi mineral.
"KSP akan terus mengawal penyempurnaan regulasi serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga kelancaran ekspor, " tambahnya.
(ven/wia)
