Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5 persen. Kemiskinan bahkan terus menurun. Namun, di balik dua kabar positif itu, terdapat persoalan yang tidak kalah penting berupa hasil pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata.
Ketimpangan pengeluaran justru melebar, sementara kualitas pekerjaan yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat belum membaik secara signifikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Pertumbuhan itu melambat dibandingkan dengan triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12 persen.
Di tengah pertumbuhan tersebut, jumlah penduduk miskin memang berkurang. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, turun sekitar 430.000 orang dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 23,46 juta orang. Tingkat kemiskinan pun turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen.
Namun, pada periode yang sama, ketimpangan pengeluaran justru meningkat. Rasio Gini pada Maret 2026 mencapai 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan dengan September 2025 yang sebesar 0,363.
Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat. Nilainya berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi angkanya, semakin lebar ketimpangan. Ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.
Pada Maret 2026, rasio Gini di perkotaan mencapai 0,387, sedangkan di perdesaan 0,296. Ini berarti ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah perdesaan,.
Gambaran tersebut menunjukkan sebuah paradoks. Ekonomi membesar, kemiskinan menurun, tetapi jarak antara kelompok masyarakat dalam menikmati hasil pertumbuhan justru melebar. Bisa dikatakan, ukuran “kue” ekonomi semakin besar, tetapi potongannya tidak terbagi secara merata.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup inklusif.
Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat menikmati pertumbuhan. ”Sebaliknya, kelompok menengah-bawah dan masyarakat perdesaan memperoleh manfaat yang lebih terbatas,” ujarnya.
Hal itu tecermin dari perbedaan pergerakan sejumlah indikator. Rasio Gini di perkotaan meningkat 0,004 poin menjadi 0,387, lebih besar dibandingkan kenaikan di perdesaan yang hanya 0,001 poin menjadi 0,296.
Di sisi lain, kondisi masyarakat miskin di perkotaan justru membaik lebih cepat. Tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 turun menjadi 6,34 persen dari 6,60 persen pada September 2025. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan hanya turun menjadi 10,67 persen dari 10,72 persen.
Kesenjangan tingkat kemiskinan antara desa dan kota pun melebar, dari 4,12 poin persentase pada September 2025 menjadi 4,33 poin persentase pada Maret 2026.
Tidak hanya itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 di perdesaan juga memburuk. Kondisi ini menunjukkan, meskipun jumlah penduduk miskin secara keseluruhan menurun, sebagian masyarakat miskin di perdesaan masih menghadapi tekanan yang cukup berat.
Dari data tersebut, dapat disimpulkan kue ekonomi memang membesar, tetapi porsinya tidak merata. Kelompok atas dan urban akan lebih dulu menikmati pertumbuhan tersebut, sementara penduduk desa relatif tertinggal.
Persoalan itu menjadi penting karena struktur pertumbuhan ekonomi sangat menentukan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan mobilitas sosial atau sekadar meningkatkan aktivitas ekonomi dalam kelompok tertentu.
Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Muhammad Hanri, melihat persoalan ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pasar tenaga kerja.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini belum cukup kuat mendorong pergeseran masyarakat menuju pekerjaan yang lebih produktif, formal, dan memberikan pendapatan lebih baik.
Salah satu indikasinya terlihat dari struktur pertumbuhan pada triwulan II-2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi, yakni 15,97 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara serta belanja sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Belanja tersebut memang menggerakkan berbagai sektor, terutama akomodasi dan makan minum, perdagangan, konstruksi, serta jasa. Sektor-sektor tersebut penting bagi perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja.
”Namun, sebagian besar pekerjaan yang tercipta di sektor tersebut cenderung informal, berupah relatif rendah, dan memiliki perlindungan sosial yang terbatas,” ujar Hanri.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pekerjaan formal justru melambat. Pertumbuhan industri pengolahan turun dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.
Kondisi itu berjalan beriringan dengan perubahan struktur ketenagakerjaan. Pada Maret 2026, proporsi pekerja informal meningkat 1,6 persen dibandingkan November 2025. Sebaliknya, proporsi pekerja formal turun 1,6 persen.
"Pertumbuhan ekonomi tampaknya membantu menjaga pendapatan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan, tetapi belum banyak mendorong mobilitas ke pekerjaan yang lebih produktif dan aman," ujar Hanri.
Dengan kata lain, masyarakat miskin memang semakin sedikit, tetapi tidak otomatis berarti semakin banyak masyarakat yang naik kelas secara ekonomi.
Persoalan menjadi lebih serius apabila pola tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, memperingatkan, ketimpangan yang terus melebar di tengah pertumbuhan ekonomi dapat mengubah struktur konsumsi rumah tangga.
”Ketika pendapatan kelompok bawah tumbuh lebih lambat, konsumsi nasional akan semakin bergantung pada kelompok menengah-atas,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi berpotensi membentuk pola seperti huruf K. Sebagian kelompok bergerak naik karena pendapatan dan daya belinya meningkat, sementara kelompok lainnya justru tertinggal atau mengalami tekanan.
Pola seperti itu memiliki kerentanan tersendiri. Selama kelompok menengah-atas masih memiliki daya beli kuat, konsumsi domestik dapat tetap menopang pertumbuhan. Namun, apabila kelompok tersebut sewaktu-waktu menahan belanja akibat tekanan ekonomi, mesin konsumsi dapat ikut melemah karena tidak cukup ditopang oleh daya beli kelompok bawah.
"Kalau tidak diimbangi kebijakan redistribusi kekayaan yang lebih tajam seperti bansos tepat sasaran hingga penciptaan kerja formal di desa, ketimpangan berisiko terus melebar dan bisa menggerus daya tahan sosial-ekonomi kelompok bawah," kata Wisnu.
Kerentanan juga muncul pada kelompok yang baru saja keluar dari kemiskinan. Penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 430.000 orang tidak serta-merta berarti kelompok tersebut telah memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan dapat dengan mudah mendorong kelompok rentan tersebut kembali berada di bawah garis kemiskinan.
Apalagi, Garis Kemiskinan Nasional pada Maret 2026 tercatat Rp 669.235 per kapita per bulan atau sekitar Rp 3,09 juta per rumah tangga per bulan dengan asumsi rata-rata 4,62 anggota rumah tangga. Sebanyak 74,7 persen garis kemiskinan tersebut berasal dari kebutuhan makanan.
Artinya, perubahan harga pangan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan rumah tangga bertahan di atas garis kemiskinan.
Pemerintah menyadari penciptaan pekerjaan menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melanjutkan program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi selama enam bulan. Peserta akan memperoleh upah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota.
Berdasarkan evaluasi program sebelumnya, sekitar 60 persen peserta magang disebut berhasil diserap menjadi pekerja tetap di perusahaan tempat mereka menjalani program.
Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan vokasi dengan target 250.000 pelajar dan angkatan kerja muda. Selain meningkatkan keterampilan, program tersebut diharapkan memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih produktif sehingga bisa menekan Gini ratio.
”Di samping itu, kita masih melanjutkan program PPh Ditanggung Pemerintah untuk pekerja padat karya yang di bawah Rp 10 juta," ujar Airlangga.
Langkah tersebut menunjukkan, tantangan pertumbuhan ekonomi tidak lagi semata-mata bagaimana menjaga angka pertumbuhan tetap di atas 5 persen. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut dan melalui mekanisme apa manfaat itu menyebar ke lebih banyak lapisan masyarakat.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu menurunkan angka kemiskinan tanpa memperbaiki kualitas pekerjaan dan mempersempit kesenjangan akan menyisakan persoalan struktural.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa besar kue yang berhasil dibuat, tetapi juga seberapa luas masyarakat dapat menikmati kue tersebut dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pada masa mendatang.
