Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memfokuskan program edukasi di 14 provinsi dengan tingkat literasi atau melek keuangan yang rendah, terutama terkait programpenjaminan simpanan dan kelembagaan LPS.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, penentuan wilayah prioritas tersebut dilakukan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini untuk pertama kalinya memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan dan LPS di tingkat provinsi.
"Ada 14 provinsi yang menjadi prioritas edukasi dan komunikasi publik. Jadi terima kasih, program kita akan mengarah ke situ, jangan ke tempat lain," kata Anggito dalam konferensi pers, Senin (10/8).
Menurut dia, hasil survei tersebut menjadi fakta objektif bagi LPS untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi edukasi. Meski demikian, pendekatan yang digunakan tidak akan diseragamkan karena karakteristik setiap daerah berbeda.
"Karena inilah fakta objektif yang kami bisa terima dan kami manfaatkan. Meskipun setiap wilayah membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda," ujarnya.
Berdasarkan data SNLIK 2026, indikator pertama yang digunakan adalah persentase masyarakat yang memiliki rekening simpanan dan mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Secara nasional angkanya mencapai 62,51%.
Sementara indikator kedua adalah masyarakat yang memiliki rekening simpanan dan mengetahui atau pernah melihat logo LPS, yang secara nasional mencapai 46,31%.
Anggito menjelaskan, LPS memetakan masyarakat berdasarkan dua aspek tersebut. Kelompok yang memiliki pengetahuan rendah mengenai penjaminan simpanan sekaligus rendah mengenai LPS menjadi sasaran utama edukasi.
"Yang satu adalah mengetahui bahwa simpanan harus dijamin, yang kedua yang dijamin adalah LPS bukan yang lain," katanya.
Pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan LPS juga masih menunjukkan kesenjangan berdasarkan wilayah.
Di perkotaan, sebanyak 66,13% masyarakat yang memiliki rekening simpanan mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 54,99% di perdesaan.
Sementara untuk pengetahuan mengenai LPS, 49,95% masyarakat perkotaan mengetahui atau pernah melihat logo LPS. Di perdesaan, angkanya hanya 38,75%.
Menurut Anggito angka dari hasil SNLK 2025 mengenai LPS merupakan baseline baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya.
"SNLIK ini pertama kali, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita baru membangun baseline mengenai pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan dan pengetahuan terhadap kelembagaan LPS," katanya.
Anggito mengatakan, hasil SNLIK 2026 bukan sekadar angka statistik bagi LPS. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang perlu dijangkau sekaligus merancang metode edukasi yang sesuai.
"Ini sangat penting, bukan sekadar angka. Tetapi menentukan siapa yang perlu kami jangkau dan juga bagaimana cara mengedukasikan," ujar Anggito.
Anggito mengatakan, hasil survei menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara literasi keuangan dengan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan kelembagaan LPS.
Menurutnya, peningkatan literasi keuangan tidak hanya membuat masyarakat lebih memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan terhadap dana yang mereka simpan di perbankan.
"Artinya membangun literasi keuangan bukan hanya membuat masyarakat lebih cerdas, tapi juga mereka lebih memahami perlindungan terhadap simpanan," katanya.
