jpnn.com, JAKARTA - Pedakwah Miftah Maulana Habiburrohman meminta pihak-pihak tertentu tidak mengatasnamakan Istana untuk kepentingan pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.
Pengasuh Pesantren Ora Aji tersebut menilai Presiden tidak perlu melakukan intervensi dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.
BACA JUGA: Gus Miftah, Gus Yusuf, dan KH Imam Jazuli Curi Perhatian Nahdliyin di PKMNU
Menurut Gus Miftah, sikap menjaga jarak dari proses internal organisasi merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan jam'iyah dan muruah para ulama.
"Orang yang mengatasnamakan Istana untuk memperoleh dukungan terhadap kandidat tertentu sebaiknya berhenti," kata Gus Miftah dalam tulisannya, Senin (10/8).
BACA JUGA: Viral! Gus Miftah Diserang Seusai Bela Pemerintah Presiden Prabowo
Dia menilai klaim mengenai adanya "restu Istana" atau "titipan Pusat" berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi politik dalam Muktamar NU.
Miftah menyebut pemilihan Tambakberas sebagai lokasi Muktamar ke-35 memiliki makna historis bagi NU.
BACA JUGA: Ajakan Istigasah Dasco Direspons Gus Miftah dengan Doa Untuk Negeri
Menurut dia, kawasan tersebut merupakan bagian dari perjalanan pemikiran KH Abdul Wahab Chasbullah dalam mengembangkan gagasan keagamaan dan kebangsaan yang berakar dari tradisi pesantren.
Karena itu, dia berharap Muktamar NU dapat berlangsung dengan menjaga independensi organisasi dan tidak dibebani kepentingan politik praktis.
"Menghormati muruah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam'iyahnya," ujarnya.
Menurut Miftah, NU memiliki posisi penting sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Ia menilai pemerintah perlu menempatkan NU sebagai mitra strategis dalam pembangunan tanpa mencampuri proses internal organisasi, termasuk dalam menentukan kepemimpinan.
Miftah juga mengingatkan agar Muktamar tidak berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik.
Dia menilai pihak yang mengembuskan isu intervensi maupun mereka yang mengklaim membawa dukungan Istana sama-sama berpotensi mengganggu suasana Muktamar dan merusak kehormatan forum para ulama.
Dalam pandangannya, kepemimpinan NU semestinya didasarkan pada kapasitas, rekam jejak, dan semangat pengabdian.
Dia mengutip pesan KH Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim, "Man thalaba al-riyasata fadhahahu Allahu," yang dimaknainya sebagai peringatan terhadap ambisi mengejar jabatan kepemimpinan.
"Muktamar di Tambakberas harus menjadi panggung yang gembira, bersih dari transaksional, dan bermartabat," kata Miftah.
Dia berharap para kiai sepuh di jajaran Syuriyah dan para muktamirin yang membawa mandat dari akar rumput dapat menentukan arah kepemimpinan NU secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan yang jernih. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
