Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan, tingkat melek dan akses keuangan warga Indonesia meningkat pada tahun ini. Meski demikian, terjadi kesenjangan yang tinggi terutama antarprovinsi.
Berdasarkan survei tersebut, indeks literasi atau melek keuangan naik dari 66,64% pada 2025 menjadi 69,75%% pada 2026. Sedangkan indeks inklusi atau akses keuangan meningkat dari 92,74% menjadi 93,61%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 untuk pertama kalinya dapat menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
"Ini adalah hal yang istimewa dan belum pernah ada pada SNLIK tahun-tahun sebelumnya," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (10/8).
Warga Jakarta tercatat memiliki tingkat melek keuangan tertinggi di antara berbagai provonsi di Indonesia. Berikut 10 provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi:
- DKI Jakarta: 84,01%
- Kalimantan Selatan: 79,69%
- Bali: 78,77%
- Kepulauan Riau: 78,29%
- Kepulauan Bangka Belitung: 78,10%
- Sumatera Barat: 76,65%
- DI Yogyakarta: 76,44%
- Kalimantan Timur: 73,12%
- Kalimantan Tengah: 73,06%
- Jawa Tengah: 72,83%
Sementara itu, tingkat literasi keuangan yang masih rendah terutama terlihat di kawasan Indonesia timur. Amalia mengatakan, komdisi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat program literasi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Sehingga menjadi ruang strategis untuk semakin memperkuat dan mempertajam program literasi keuangan berbasis karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah," ujarnya.
Berikut 10 provinsi dengan indeks literasi keuangan terendah:
- Papua Pegunungan: 17,55%
- Papua Tengah: 34,62%
- Papua Selatan: 36,97%
- Papua Barat: 41,60%
- Maluku Utara: 48,65%
- Banten: 58,46%
- Sulawesi Barat: 58,60%
- Sulawesi Tengah: 60,07%
- Sulawesi Selatan: 61,03%
- Papua: 62,84%
Provinsi dengan inklusi keuangan tertinggi
Selain literasi, indeks inklusi keuangan nasional pada 2026 mencapai 93,61%, meningkat dari 92,74% pada tahun sebelumnya. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, disusul DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Sedangkan Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara masih membutuhkan penguatan dalam inklusi keuangan.
Dari sisi inklusi keuangan, DKI Jakarta juga mencatat capaian tertinggi. Berikut 10 provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi pada 2026:
- DKI Jakarta: 99,74%
- DI Yogyakarta: 98,74%
- Aceh: 98,43%
- Kepulauan Riau: 98,43%
- Kalimantan Timur: 96,31%
- Bali: 96,24%
- Jawa Barat: 95,76%
- Jawa Tengah: 95,59%
- Gorontalo: 95,52%
- Kalimantan Selatan: 94,88%
BPS juga mencatat kesenjangan inklusi keuangan masih cukup lebar. Berikut 10 provinsi dengan indeks inklusi keuangan terendah:
- Papua Pegunungan: 71,38%
- Papua Tengah: 72,21%
- Maluku Utara: 77,18%
- Papua Selatan: 81,93%
- Papua Barat: 86,75%
- Maluku: 87,59%
- Sumatera Selatan: 88,18%
- Sulawesi Tengah: 88,65%
- Banten: 91,07%
- Papua: 91,69%
