Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong gerakan pemulihan hutan dan ekosistem yang mengalami kerusakan dalam momentum Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026.
“Hari ini saya launching Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2026. Kita bersama-sama sekarang, kita mulai bergerak untuk melakukan gerakan pemulihan ekosistem,” kata Raja Antoni dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi ekosistem yang dihadapi Indonesia membutuhkan langkah serius dan tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan yang sama seperti sebelumnya.
Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan tema “Kerja Bersama Merawat Alam” yang diusung pada penyelenggaraan HKAN 2026, sekaligus menjadikan gerakan ini sebagai bukti nyata upaya restorasi ekosistem yang dilakukan secara serius.
“Saya kira momentum itu menjadi tepat dengan tema yang tadi ditawarkan, bahwa kita sekarang memang harus beranjak secara serius untuk melakukan restorasi ekosistem,” kata Menhut.
Ia mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar di antaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi.
Menanggapi anggapan mengenai pemanfaatan kawasan, Menhut menegaskan prinsip dasar pengelolaan taman nasional yang diusung pemerintah.
“Ekoturisme kadang-kadang disalahartikan bahwa kita ini sedang mengeksploitasi taman nasional kita, komersialisasi. Saya katakan ini bukan, ini ecological before tourism. Intinya sebenarnya ini adalah untuk ekologi, untuk alam, untuk restorasi tadi. Bahwa kita perlu mengajak swasta yang berpikir kreatif, yang memikirkan tentang sustainability,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung keterbatasan kemampuan negara, baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia, untuk memulihkan kondisi hutan yang begitu luas.
Oleh karena itu, Kemenhut membuka ruang kerja sama dengan skema pendanaan inovatif (blended finance), perdagangan karbon (carbon trading), hingga penambahan personel polisi hutan.
“Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policy maker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan, apakah itu dari segi pendanaan maupun dari segi pemberdayaan manusia,” kata dia.
“Kalau niat kita baik, tujuannya bukan untuk eksploitasi, bukan komersialisasi, tapi untuk alam, masa kita tidak bisa membuat regulasi yang memungkinkan untuk itu. Kalau aturan itu sudah tertinggal di belakang dibandingkan apa yang kita inginkan untuk berpikir lebih progresif, tidak ada masalah kemudian aturan itu di-adjust, demi kebaikan hutan kita, demi kebaikan alam kita,” imbuhnya.
Baca juga: Kemenhut siapkan program pemulihan kebun kopi pascabencana di Aceh
Baca juga: Menteri LH sentil industri tambang lewat inisiatif pemulihan hutan IKN
Baca juga: Kemenhut luncurkan Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak pada HKAN 2026
“Hari ini saya launching Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2026. Kita bersama-sama sekarang, kita mulai bergerak untuk melakukan gerakan pemulihan ekosistem,” kata Raja Antoni dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi ekosistem yang dihadapi Indonesia membutuhkan langkah serius dan tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan yang sama seperti sebelumnya.
Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan tema “Kerja Bersama Merawat Alam” yang diusung pada penyelenggaraan HKAN 2026, sekaligus menjadikan gerakan ini sebagai bukti nyata upaya restorasi ekosistem yang dilakukan secara serius.
“Saya kira momentum itu menjadi tepat dengan tema yang tadi ditawarkan, bahwa kita sekarang memang harus beranjak secara serius untuk melakukan restorasi ekosistem,” kata Menhut.
Ia mengungkapkan bahwa arahan pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar di antaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi.
Menanggapi anggapan mengenai pemanfaatan kawasan, Menhut menegaskan prinsip dasar pengelolaan taman nasional yang diusung pemerintah.
“Ekoturisme kadang-kadang disalahartikan bahwa kita ini sedang mengeksploitasi taman nasional kita, komersialisasi. Saya katakan ini bukan, ini ecological before tourism. Intinya sebenarnya ini adalah untuk ekologi, untuk alam, untuk restorasi tadi. Bahwa kita perlu mengajak swasta yang berpikir kreatif, yang memikirkan tentang sustainability,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung keterbatasan kemampuan negara, baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia, untuk memulihkan kondisi hutan yang begitu luas.
Oleh karena itu, Kemenhut membuka ruang kerja sama dengan skema pendanaan inovatif (blended finance), perdagangan karbon (carbon trading), hingga penambahan personel polisi hutan.
“Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policy maker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan, apakah itu dari segi pendanaan maupun dari segi pemberdayaan manusia,” kata dia.
“Kalau niat kita baik, tujuannya bukan untuk eksploitasi, bukan komersialisasi, tapi untuk alam, masa kita tidak bisa membuat regulasi yang memungkinkan untuk itu. Kalau aturan itu sudah tertinggal di belakang dibandingkan apa yang kita inginkan untuk berpikir lebih progresif, tidak ada masalah kemudian aturan itu di-adjust, demi kebaikan hutan kita, demi kebaikan alam kita,” imbuhnya.
Baca juga: Kemenhut siapkan program pemulihan kebun kopi pascabencana di Aceh
Baca juga: Menteri LH sentil industri tambang lewat inisiatif pemulihan hutan IKN
Baca juga: Kemenhut luncurkan Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak pada HKAN 2026
