JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan layanan digitalisasi akta kelahiran digital melalui integrasi platform SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Melalui sistem ini, akta kelahiran dapat diterbitkan secara otomatis dan dikirim secara daring sesaat setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan integrasi data tersebut akan mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Menurut dia, ada sekitar 4,8 juta bayi lahir setiap tahun di Indonesia atau sekitar 13.000 kelahiran per hari. Dokumen tersebut dapat dicetak maupun dikirim secara digital kepada orangtua.
Baca Juga:Febrie Adriansyah Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus"Sekarang data kelahiran bisa langsung diintegrasikan dengan data Dukcapil-nya atau SIAK. Supaya kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak itu sekitar 4,8 juta setahun atau 13.000 per hari, akte kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital," kata Budi saat peluncuran Digitalisasi Penerbitan Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan integrasi SatuSehat dan SIAK memungkinkan akta kelahiran diterbitkan segera setelah bayi lahir tanpa orangtua harus mengurus secara manual ke berbagai instansi. "Setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran," ujar Tito.
Tito menjelaskan, akta kelahiran digital nantinya dapat langsung diterima melalui fasilitas kesehatan tempat persalinan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Dokumen juga bisa dikirim melalui email atau nomor WhatsApp orangtua untuk kemudian dicetak secara mandiri.
"Akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit langsung diserahkan di situ," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi data pemerintah telah dikembangkan sejak masa pandemi Covid-19 bersama Kemendagri dan Kemenkes. Ia menyebut pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), membuat proses layanan menjadi lebih cepat dan akurat.
Baca Juga:Peningkatan Kualitas SDM Jadi Syarat Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global"Setelah kita gunakan AI prosesnya jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat," ujar Luhut.
Ia menambahkan, program digitalisasi pemerintahan tersebut saat ini telah berjalan di 243 kabupaten/kota sebagai tahap uji coba. Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, perluasan implementasi akan terus dilakukan sebelum diluncurkan secara nasional.
"Presiden juga sudah memerintahkan untuk kita gunakan digitalisasi yang disupport oleh AI," katanya.
#nasional
