JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul prediksi peningkatan risiko yang mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla semakin meluas, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah memprioritaskan enam provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, operasi darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Hal itu karena operasi modifikasi cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Suharyanto, Selasa (11/8/2026).
Saat ini, sebanyak 35 unit armada telah disiagakan untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Armada tersebut terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC.
