Singgung Kepentingan Politik 2029, Tim Hukum Jokowi Duga Ada Pihak di Balik Layar

‌
‌

Sejumlah pihak dari kalangan tim hukum dan relawan pendukung Joko Widodo menyampaikan dugaan adanya kepentingan politik di balik rangkaian praperadilan berulang yang diajukan pihak Roy Suryo. Pandangan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2026), sebagai bagian dari desakan mereka kepada Mahkamah Agung untuk mengatur batasan pengajuan praperadilan berulang.

Salah satu pembicara dalam konferensi pers itu, David Pajung, menyampaikan dugaan bahwa langkah hukum yang berulang kali diambil pihak Roy Suryo berkaitan dengan agenda politik menjelang 2029.

"Udahlah, ini semua kan si Roy sendiri yang sudah ngomong, kan, bahwa kami akan melakukan ini sampai pada tahun 2029. Jadi sebenarnya itu sudah kebongkar bahwa memang salah satu faktor di belakangnya adalah kepentingan politik," ujar David Pajung

Baca Juga: Desak MA Tanggapi Praperadilan Berulang, Relawan Jokowi Siap Gelar Aksi 1 Juta Lilin

Senada, Fredy Damanik, juga turut menyampaikan dugaan adanya keterlibatan pihak lain di balik proses hukum yang menurutnya berjalan tidak wajar. Ia bahkan menyebut istilah "sindikasi" untuk menggambarkan dugaan tersebut, meski mengakui pihaknya masih perlu mendalami lebih lanjut kebenaran dugaan itu.

"Kita akan cari keterkaitannya, ini ya. Kita akan cari keterkaitan karena kami melihat ini bukan kebetulan," katanya.

Kedua narasumber tersebut menegaskan bahwa pernyataan mereka merupakan dugaan pribadi yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut, dan belum didasarkan pada bukti hukum yang telah diverifikasi secara resmi.

Pandangan-pandangan ini disampaikan sebagai bagian dari rangkaian pernyataan sikap yang lebih luas dalam konferensi pers tersebut, yang secara resmi mendesak Mahkamah Agung segera menerbitkan aturan (Perma atau SEMA) terkait batasan pengajuan praperadilan berulang dalam satu perkara pidana.