JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengungkap adanya temuan pegawainnya yang terindikasi bermain judi online (judol) pada saat jam kantor.
"Kelihatan banget namanya siapa, mainnya berapa, jam berapa dia main, bahkan ada yang main pada saat jam kantor," ucap Saifullah, di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Saifullah menuturkan, dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdata sebanyak 1.900 pegawai Kemensos terindikasi judol dengan rincian 42 PNS, 1.800 PPPK dan selebihnya PPPK paruh waktu.
Baca juga: Mensos Ancam Pecat 42 PNS Kemensos yang Terindikasi Judol
Dia mengaku sudah mengantongi informasi terkait pelanggaran kedisiplinan dari tingkat ringan-berat dari seluruh pegawainya di seluruh Indonesia.
"Kepercayaan yang sudah didapat hendaknya bisa dilaksanakan dengan baik, tidak melanggar hukum. Jadi kalau memang ada yang melanggar hukum, sanksi akan sanksi itu akan kita berikan sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Baca juga: Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judi Online
Bakal ada sanski untuk penjudiDia memastikan akan menjatuhkan sanksi apabila hasil verifikasi membuktikan adanya keterlibatan pegawainya dalam judi online.
"Saya pastikan, saya akan beri sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan sampai nanti mungkin juga pemberhentian. Bagi P3K, ada kemungkinan tidak akan kita lanjutkan kontraknya," ujarnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sedang memverifikasi 1.900 data tersebut agar dapat menetapkan sanksi yang sesuai.
"Yang awalnya terindikasi dan terbukti. Ini sedang kita verifikasi, sedang kita validasi. Jika nanti benar-benar terbukti, maka kita akan berikan sanksi," tuturnya.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, mengaku sangat prihatin ada bawahannya yang tidak disiplin sampai terindikasi main judol.
Terlebih lagi, data temuan ini akan masalah serius yang mengancam kedisiplinan pegawai di instansi pemerintahan.
"Paling tidak ini bisa jadi cerminan buat kita. Kita punya tugas memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial sesuai arahan Bapak Presiden, maka kita sendiri harus disiplin," ucap dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
