Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons munculnya isu pergantian kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Nusron menyebut keputusan reshuffle ada di Presiden Prabowo Subianto.
"Nggak dengar. Anu, pertama saya tidak mendengar. Yang kedua itu semua adalah hak prerogatif Bapak Presiden, kewenangan Bapak Presiden," kata Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Nusron mengatakan sebagai pembantu presiden tak elok untuk berbicara seputar reshuffle. Menteri di kabinet, lanjutnya, hanya fokus untuk bekerja.
"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," kata Nusron.
"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," tambahnya.
Nusron lantas menyikapi pernyataan Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, yang menyarankan tokoh baru di kabinet tak mesti dari partai. Ia mengatakan tak elok membahas soal itu.
"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah itu jawabannya," tambahnya.
Mardani sebelumnya, menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.
Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
(dek/dek)
