JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah dengan nilai nominal sekitar Rp 5,2 triliun pada Juni 2027.
Nilai tersebut meningkat dari rencana awal sebesar Rp 3,5 triliun. Penambahan sekitar Rp 1,7 triliun disiapkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perpanjangan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas.
Obligasi tersebut disiapkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan Jakarta.
Rencana penerbitan Jakarta Bond itu ditargetkan bertepatan dengan momentum HUT ke-500 Jakarta. Obligasi direncanakan memiliki tenor tujuh tahun dengan tingkat kupon sebesar 7-8 persen.
Namun, besaran kupon tersebut belum final. Pemprov DKI menyebut tingkat bunga nantinya akan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika pasar keuangan ketika obligasi diterbitkan.
Kini, yang menjadi salah satu pertanyaan penting menjelang penerbitan Jakarta Bond adalah seberapa menarik instrumen tersebut bagi investor?
Baca juga: Obligasi Rp 5,2 Triliun Siap Terbit, DPRD DKI Janji Kawal hingga Penggunaan Dana
Jakarta Punya Ruang Fiskal untuk Terbitkan ObligasiPemprov DKI Jakarta menyebut kemampuan pengembalian pinjaman pada 2026 mencapai 22,74 kali.
Angka tersebut berada di atas ketentuan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jatuh tempo, yang paling sedikit 2,5 kali.
Selain itu, jumlah kumulatif pinjaman Pemprov DKI pada 2026 disebut sebesar 48,46 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah batas 75 persen dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya pada tahun sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyebut kemampuan penerbitan obligasi Pemprov DKI sebenarnya mencapai sekitar Rp 20 triliun.
Namun, Pemprov DKI memilih bersikap konservatif dan menetapkan rencana penerbitan sekitar Rp 5,2 triliun.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kondisi fiskal Jakarta memberikan ruang bagi Pemprov DKI untuk mengambil utang daerah.
Menurut Nailul, Jakarta memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar dan stabil sepanjang tahun.
"Khusus Jakarta sebenarnya masih ada ruang untuk mengambil hutang karena PAD yang cukup besar dan stabil sepanjang tahun. Dengan PAD rata-rata Rp 60 triliun lebih, saya rasa cukup mampu bagi Jakarta untuk mengeluarkan obligasi," kata Nailul saat dihubungi Kompas.com melalui Whatsapp, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: Pramono Tambah Obligasi DKI Jadi Rp 5,2 Triliun untuk Biayai Proyek LRT dan RS
