JAKARTA, KOMPAS—Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GigaWatt yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan sepanjang pemerintah konsisten mendorong proyek-proyek itu direalisasikan. Peluang untuk percepatan PLTS atap sampai penyediaan green data center pun terbuka.
Peluang untuk mempercepat realisasi PLTS 100 GW, menurut Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Mada Ayu Habsari, terbuka lebar. Salah satu yang berpeluang mendukung program ini adalah PLTS atap.
"Pemerintah bisa memperbesar kuota PLTS atap," kata Mada dalam media briefing terkait penyelenggaraan Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) dan Indosolar 2026, Selasa (11/8/2026). Dia mencontohkan, sejak 2024 sampai 2026 saja, instalasi PLTS atap sudah mencapai 1,5 GW.
Model pola kuota yang dibuka setahun dua kali pun dinilai memudahkan warga memasang PLTS atap. Setiap AESI mengajukan penambahan kuota PLTS atap yang akan dipasang, pemerintah akan memberikan. Dicontohkan, pada 2025, AESI mengajukan kuota 370 MW, padahal kuota tersisa dari tahun sebelumnya tinggal 105 MW. Pemerintah kemudian memberikan kuota 370 MW. Tahun 2026, dari permintaan 485 MW, pemerintah memberi kuota 520 MW.
"Cuma ada waktu tunggu (aplikasi) yang bisa digunakan untuk memastikan pemasang siap, misalnya untuk memperkuat atap, procurement," tuturnya.
Permintaan pasar juga perlu terus diciptakan. Selain itu, lanjut Mada, sedang dikaji pula supaya energi listrik dari PLTS atap bisa masuk sistem penyimpanan baterai (battery storage system).
Model ini akan menunjang sistem energi terdistribusi (distributed energy system) yang bisa mengatasi pengurangan daya listrik saat dibagikan ke para pengguna. "Per hari ini, PLN secara sistem siap menampung 2,5 GW tambahan pasokan listrik," ujar Mada.
Energi baru terbarukan termasuk dari energi surya, juga bisa disiapkan menjadi green data center. Diperkirakan sekitar 15 GW akan diperlukan untuk green data center saat ini.
Selain itu, PLTS juga bisa dibangun terapung. Saat ini, menurut Mada, ada 89 bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS terapung. Bendungan-bendungan ini sudah diidentifikasi serta disepakati Kementerian Pekerjaan Umum dan PT PLN (Persero). Namun, baru tiga yang direalisasikan menjadi PLTS terapung, yakni Cirata, Karangkates, dan Saguling.
Selain itu, pasar-pasar di Indonesia bisa saja menggunakan PLTS atap. Dengan demikian, selain bisa menyuplai energi listrik untuk operasional pasar, kelebihan listrik yang dihasilkan bisa disimpan PLN.
Namun, kata Mada, ada pula kebijakan yang tak berpihak pada energi baru terbarukan. Dia mencontohkan, salah satu pemerintah provinsi menerapkan PBB untuk bangunan ditambah PBB untuk PLTS atap. Kendati pemda beralasan ingin menaikkan pendapatan daerah, kebijakan ini sangat kontraproduktif dengan harapan transisi energi Indonesia ke arah energi baru terbarukan.
Direktur Transmisi Ketenagalistrikan Kedirgantaraan dan Keantariksaan Bappenas Yusuf Suryanto mengatakan, untuk menuju PLTS 100 GW, tahap awal adalah PLTS 17 GW. Tahap ini dilakukan oleh PLN sebagai pihak yang mendapat penugasan membeli listrik yang dihasilkan. "Tentu sudah masuk tata aturan yang ada. Jadi PLN akan memproses lelang dan lainnya," tuturnya.
Director of Energy Programme GIZ Indonesia Indonesia/ASEAN Lisa Tinschert menilai, energi surya adalah pilihan paling cerdas untuk Indonesia baik secara teknik maupun ekonomi. Menghasilkan listrik dari tenaga matahari dinilai paling murah kendati diakui tak bisa mengatasi semua masalah.
"Bagaimanapun Indonesia beruntung karena mempunyai potensi energi surya yang sangat besar. Karenanya, kami pun menjalin kerja sama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk menyiapkan kerangka aturan, juga dengan PLN untuk membuat sistem kelistrikan bisa saling mendukung," tuturnya.
Salah satu inisiatif yang dibawa Pemerintah Jerman adalah pembuat es bertenaga surya. Solusi kecil ini bisa sangat membantu bagi kehidupan masyarakat seperti nelayan di desa-desa pesisir.
Pembuat es bertenaga surya ini akan diluncurkan secara resmi dalam rangkaian ISEW 2026 di IPB University, Bogor. ISEW sendiri akan diselenggarakan di Jakarta pada 19-20 Agustus mendatang.
Acara ini rencananya dihadiri Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
ISEW akan membuka peluang penting untuk memperdalam kemitraan Indonesia-Jerman dalam mendorong transisi energi serta mempertemukan berbagai aktor terkait.
Tahun ini, penyelenggaraan ISEW berkolaborasi dengan Indosolar 2026. Hal ini dinilai semakin memperkuat keterhubungan antara agenda transisi energi Indonesia secara lebih luas dengan pengembangan industri energi surya nasional.
"Melalui kolaborasi Indosolar dan ISEW, kami ingin memperkuat jembatan antara kebijakan dan kebutuhan industri, mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, penyedia teknologi, dan mitra pembangunan agar peluang energi surya Indonesia dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi proyek nyata dan memiliki dampak ekonomi yang lebih luas,” ujar Mada.
Setelah bertemu, permintaan diciptakan supaya proyek spesifik dan jelas. Didukung regulasi yang konsisten, implementasi transisi ke energi bersih akan lebih cepat.
"Sebab, keuangan bukan isu asal proyek benar ada, bukan tiba-tiba cancel. Jadi funding yang akan datang pun yakin bahwa proyek memang ada," tambah Mada.
