Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merilis data terbaru total utang pemerintah pusat, per Semester I-2026.
Hingga 30 Juni 2026, nilai utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 10.293,69 triliun. Nilai itu membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 41,26%.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,11 persen," dikutip dari laporan DJPPR, Selasa (11/8/2026).
Nilai total utang pemerintah itu berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.966,79 triliun, dan pinjaman Rp 1.326,90 triliun.
Sebagai informasi, posisi utang pemerintah masih senilai Rp 9.920,42 triliun sampai dengan akhir Maret 2026.
Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau masih jauh di bawah batas aman Undang-undang Keuangan negara yang sebesar 60% terhadap PDB.
(arj/arj)
