Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Anggota DPR RI Viktor Laiskodat mengusulkan pemerintah beri insentif bagi ibu rumah tangga hingga Menteri Dalam Negeri memastikan tidak ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirumahkan.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Anggota DPR dorong pemberian insentif bagi ibu rumah tangga
Anggota DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mendorong pemerintah memberikan insentif dan perlindungan bagi ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi pengasuhan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan manusia.
Menurut dia, pekerjaan pengasuhan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi karena dilakukan setiap hari dengan mencurahkan waktu, tenaga, perhatian, dan kesempatan.
"Para ibu rela mengorbankan segala yang mereka miliki, waktu, tenaga, perhatian, kesempatan, bahkan kenyamanan diri untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik,” kata Viktor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Megawati lantik Taruna Merah Putih yang dipimpin Diah Pikatan Haprani
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik kepengurusan organisasi pemuda Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) masa bakti 2025–2030, yang kini resmi dipimpin Diah Pikatan O.P. Haprani, yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
Megawati berpesan kepada pengurus TMP yang sudah dilantik agar langsung bekerja untuk membangun ikatan dengan generasi muda.
Adapun pelantikan organisasi pemuda yang berada di bawah naungan partai berlambang kepala banteng itu berlangsung di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Anggota DPR kecam promosi miras "Newport" dengan baca ayat Al Quran
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengecam keras promosi minuman keras (miras) beralkohol bermerek Newport pada sebuah festival musik yang diduga menggunakan pembacaan ayat suci Al Quran.
Apabila materi promosi tersebut terbukti benar, menurut dia, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan kreativitas pemasaran, melainkan menyentuh aspek etika bisnis, perlindungan konsumen, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
“Kalau benar ayat Al Quran digunakan untuk mempromosikan minuman keras, ini bukan sekadar salah strategi marketing. Ini sudah menyentuh wilayah sensitivitas agama dan etika bisnis yang harus kita sikapi secara serius," kata Kawendra di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Prabowo instruksikan percepatan pemadaman kebakaran Bromo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh percepatan pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mempercepat penanganan kebakaran tersebut.
"Pemerintah pusat mendukung penuh, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh," katanya.
Baca selengkapnya di sini.
Pemerintah pastikan tidak ada PPPK dirumahkan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.
"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," kata Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Anggota DPR dorong pemberian insentif bagi ibu rumah tangga
Anggota DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mendorong pemerintah memberikan insentif dan perlindungan bagi ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi pengasuhan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan manusia.
Menurut dia, pekerjaan pengasuhan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi karena dilakukan setiap hari dengan mencurahkan waktu, tenaga, perhatian, dan kesempatan.
"Para ibu rela mengorbankan segala yang mereka miliki, waktu, tenaga, perhatian, kesempatan, bahkan kenyamanan diri untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik,” kata Viktor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Megawati lantik Taruna Merah Putih yang dipimpin Diah Pikatan Haprani
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik kepengurusan organisasi pemuda Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) masa bakti 2025–2030, yang kini resmi dipimpin Diah Pikatan O.P. Haprani, yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
Megawati berpesan kepada pengurus TMP yang sudah dilantik agar langsung bekerja untuk membangun ikatan dengan generasi muda.
Adapun pelantikan organisasi pemuda yang berada di bawah naungan partai berlambang kepala banteng itu berlangsung di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Anggota DPR kecam promosi miras "Newport" dengan baca ayat Al Quran
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengecam keras promosi minuman keras (miras) beralkohol bermerek Newport pada sebuah festival musik yang diduga menggunakan pembacaan ayat suci Al Quran.
Apabila materi promosi tersebut terbukti benar, menurut dia, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan kreativitas pemasaran, melainkan menyentuh aspek etika bisnis, perlindungan konsumen, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
“Kalau benar ayat Al Quran digunakan untuk mempromosikan minuman keras, ini bukan sekadar salah strategi marketing. Ini sudah menyentuh wilayah sensitivitas agama dan etika bisnis yang harus kita sikapi secara serius," kata Kawendra di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Prabowo instruksikan percepatan pemadaman kebakaran Bromo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh percepatan pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mempercepat penanganan kebakaran tersebut.
"Pemerintah pusat mendukung penuh, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh," katanya.
Baca selengkapnya di sini.
Pemerintah pastikan tidak ada PPPK dirumahkan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.
"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," kata Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
