JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempercepat penyelesaian persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sekaligus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution di Kantor Kementerian Sosial, Selasa, 11 Agustus 2026.
"Saya senang Pak Bupati ada perjuangan kuat untuk melaksanakan program pemerintah. Tolong dikawal habis-habisan," kata Wamensos Agus Jabo.
BACA JUGA:Sinergi Kemensos dan INABA Perkuat Sekolah Rakyat, Bidik Pengentasan Kemiskinan hingga Beasiswa
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program yang secara langsung menyasar masyarakat dari kelompok paling bawah.
Karena itu, seluruh prosesnya perlu mendapat pengawalan serius, mulai dari kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, hingga pelaksanaan pembangunan.
"Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat yang paling bawah, karena itu perlu dikawal habis-habisan," tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tengah mengurus pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, pengajuan sempat terkendala persoalan lahan sehingga pemerintah daerah melakukan upaya pemindahan lokasi ke lahan alternatif yang dinilai lebih siap.
BACA JUGA:17 SNT Resmi Dibuka, Abdul Mu’ti Bidik Generasi Emas 2045
Setelah lokasi baru memenuhi persyaratan, pengajuan tersebut akan segera diproses melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Wamensos Agus Jabo berharap seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan sehingga Kabupaten Mandailing Natal dapat masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap III yang rencananya dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan dapat selesai sebelum tahun ajaran 2027/2028 dimulai.
Selain Sekolah Rakyat, Wamensos Agus Jabo juga meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan pemutakhiran DTSEN secara serius, teliti, dan berkala.
Dia menjelaskan, DTSEN saat ini menjadi salah satu basis penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Data tersebut digunakan sebagai sumber dalam penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga proses rekrutmen calon peserta Sekolah Rakyat.
- 1
- 2
- »
