Tokoh pers nasional, Bambang Harymurti (BHM), mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor. Namun, ia mewanti-wanti keras agar beleid ini tidak disalahgunakan menjadi alat intimidasi politik oleh pihak yang berkuasa.
Peringatan tersebut disampaikannya saat memaparkan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Selasa (11/8). Menurutnya, kewenangan besar negara untuk merampas hak milik pribadi harus dibarengi perlindungan pengawasan yang sama kuatnya.
"RUU ini harus secara tegas melarang penggunaan kewenangan perampasan aset untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan atau masyarakat sipil, hingga menargetkan seseorang secara selektif," tegas BHM
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, BHM mengusulkan agar DPR melakukan "Uji Pemerintahan yang Buruk" pada setiap pasal di RUU tersebut.
"Apakah kita masih menganggap ketentuan ini aman jika orang-orang yang paling tidak kita percayai menguasai pemerintah dan lembaga penegak hukum? Jika tidak, butuh pengamanan tambahan. Undang-undang yang baik dirancang untuk membatasi pemerintahan yang buruk," tekannya.
Menutup paparannya, mantan Pemimpin Redaksi Tempo ini mengutip pepatah dari sastrawan Inggris, Samuel Johnson, sebagai pengingat tajam bagi para wakil rakyat: "The road to hell is paved with good intentions."
