Komisi VI DPR RI menerima audiensi konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) yang menyampaikan berbagai persoalan terkait proyek hunian yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan konsumen.
Pimpinan Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, menerima langsung audiensi tersebut pada Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Komisi VI DPR RI menyatakan akan memfasilitasi pertemuan antara konsumen PT Adhi Commuter Properti Tbk dengan sejumlah pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, Komisi VI akan mendorong pertemuan yang melibatkan Danantara Asset Management, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk, serta Direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Komisi VI akan memfasilitasi pertemuan antara konsumen dengan pihak-pihak terkait, mulai dari Danantara Asset Management, Direksi Adhi Karya, Direksi Adhi Commuter Properti, hingga Himbara. Kita ingin persoalan ini dibicarakan secara terbuka dan dicari solusi yang konkret," kata Andre.
Menurut Andre, persoalan yang disampaikan konsumen tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan hubungan antara konsumen dengan pengembang. Ketika menyangkut perusahaan yang berada dalam ekosistem BUMN, maka diperlukan perhatian dan koordinasi dari berbagai pihak agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
"Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana konsumen mendapatkan kepastian. Mereka sudah mengeluarkan uang, ada yang sudah membayar cicilan, tetapi kemudian menghadapi persoalan pembangunan dan serah terima. Ini harus mendapatkan solusi," ujar Andre.
Sejumlah konsumen dalam audiensi menyampaikan persoalan terkait proyek perumahan dan apartemen yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk. Persoalan yang muncul antara lain keterlambatan pembangunan, proyek yang mengalami stagnasi, hingga ketidakpastian mengenai penyelesaian dan serah terima unit.
Persoalan tersebut terjadi pada sejumlah proyek hunian yang dikembangkan ADCP, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Kondisi tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan konsumen karena kewajiban pembayaran tetap berjalan sementara progres pembangunan dan kepastian penyelesaian proyek menjadi persoalan.
Andre menilai penyelesaian persoalan konsumen membutuhkan pendekatan menyeluruh.
"Kita tidak ingin hanya mendengar keluhan, kemudian selesai. Komisi VI ingin ada langkah konkret. Karena itu kita akan dudukkan semua pihak yang berkepentingan. Konsumen harus mendapatkan kepastian mengenai nasib rumah atau apartemen yang mereka beli," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa Komisi VI bersama seluruh jajaran pimpinan dan anggota akan terus menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke Komisi VI.
"Setiap laporan masyarakat yang masuk tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Komisi VI. Kami ingin memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi VI, mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang sebaik-baiknya," ujar Anggia.
Komisi VI selanjutnya akan mendorong koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempertemukan konsumen dengan manajemen perusahaan, Danantara Asset Management, PT Adhi Karya, ADCP, serta Himbara guna membahas opsi penyelesaian secara lebih konkret.
