REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pilihan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang terus bekerja, meski diserang berbagai fitnah, memberi pesan kuat tentang sosok pemimpin daerah yang tulus, sabar, dan tegar yang dibutuhkan rakyat.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, kepada pers di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Ia menanggapi pertanyaan wartawan soal gencarannya serangan beraroma politis kepada bupati yang akrab disapa KDS (Kang Dadang Supriatna) itu.
"Seorang pemimpin itu diuji bukan ketika semuanya berjalan nyaman, tetapi justru ketika dirinya menghadapi tekanan. Ini proses normal dan wajar yang sedang dilewati Bupati Bandung dengan tegar dan sabar," katanya.
Toto mengamati, di tengah berbagai tudingan, kritik bahkan fitnah yang diarahkan kepadanya, KDS memilih tidak menghabiskan energi untuk terus-menerus melayani polemik. KDS justru memilih turun ke lapangan, menyelesaikan persoalan banjir dan mengerjakan apa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Salah satunya, jelas Toto, dengan melakukan normalisasi sungai Cilisungan di kawasan Tegalluar, Bojong Soang, Bandung. "Inilah pilihan seorang pemimpin, kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi," tegasnya.
Toto berpendapat, banjir tidak bisa menunggu sampai gaduh politik selesai. Sungai yang mengalami sedimentasi tidak akan menjadi normal hanya karena pejabat sibuk membantah tuduhan," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Toto, pilihan KDS untuk tetap bekerja harus dihargai. Termasuk terkait perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), semua pihak selayaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan jangan memaksa seseorang menjadi tersangka.
Menurut Toto, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban individual yang harus dibuktikan berdasarkan fakta, kewenangan, tindakan dan alat bukti.
Jangan sampai sebuah perkara yang sedang diproses hukum kemudian dipakai untuk membangun penghakiman politik terhadap seseorang sebelum ada pembuktian hukum yang terang.
"Yang paling penting, persoalan ini jangan sampai membuat roda pemerintahan Kabupaten Bandung berhenti. KDS tampaknya memilih prinsip sederhana, biarkan proses hukum berjalan, sementara pelayanan kepada rakyat harus terus berjalan," jelasnya.
Dalam pandangan Toto, sikap seperti ini layak menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya. Menjadi pemimpin tidak boleh mudah goyah, tidak boleh cengeng menghadapi kritik, dan tidak boleh kehilangan konsentrasi hanya karena mendapat tudingan maupun serangan dari berbagai pihak.
"Pemimpin memang harus siap dikritik. Bahkan seorang kepala daerah harus siap menghadapi tuduhan dari masyarakatnya sendiri. Tetapi kritik dan tudingan itu harus dijawab dengan dua hal, hukum dan kerja nyata," tandasnya.
Kalau ada persoalan hukum, kata Toto, serahkan kepada mekanisme hukum. Kalau ada persoalan rakyat, selesaikan dengan kerja. Dan normalisasi sungai di Tegalluar memperlihatkan pilihan itu. Apalagi persoalan banjir di kawasan Tegalluar bukan persoalan sederhana.
Toto berharap konsistensi ini terus dijaga. Jangan biarkan fitnah menghentikan kerja. Jangan biarkan kegaduhan mengalahkan kepentingan rakyat.
Masyarakat, tegas Toto, tidak hanya akan menilai seorang pemimpin dari seberapa pandai ia membela dirinya ketika diserang, tetapi dari seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikannya.
KDS meninjau normalisasi Sungai Cilisungan di Tegalluar pada 1 Juni 2026, dengan pengerukan sedimentasi, pelebaran sungai, serta rencana Danau Retensi Tegalluar 1 seluas awal 1,5 hektare. Pemkab juga menjalankan normalisasi sejumlah sungai lain sebagai mitigasi banjir.
