HARIAN.FAJAR.CO.ID, PALOPO – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo di Jalan Cendana, Kelurahan Rampoang, pada Rabu, 12 Agustus 2026. Penggeledahan ini menjadi puncak dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dan tata kelola anggaran yang bermasalah di Dinas PUPR.
Sejumlah penyidik kejaksaan memasuki beberapa ruangan penting, termasuk area kerja Kepala Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka menyisir tumpukan berkas dan mengamankan dokumen serta alat digital yang diduga terkait dengan aliran dana proyek bermasalah.
Sumber internal kejaksaan menjelaskan bahwa penyidikan membidik karut-marut tata kelola anggaran keuangan daerah. “Kami mengendus adanya modus penyelundupan anggaran daerah yang dialokasikan seolah-olah untuk pembayaran sah terhadap pihak ketiga atau kontraktor,” katanya.
Selain penggeledahan, jaksa juga tengah mengusut dugaan korupsi proyek revitalisasi Lapangan Gaspa yang dikerjakan CV Duta Sarana senilai Rp 2,9 miliar. Seksi Tindak Pidana Khusus mendalami indikasi manipulasi spesifikasi pengerjaan fisik serta aliran penerimaan fee ke sejumlah oknum pejabat.
Kasus ini mencuat setelah publik menyoroti menumpuknya utang fisik Pemerintah Kota Palopo yang membengkak hingga ratusan miliar rupiah, dengan porsi terbesar di Dinas PUPR. Mandeknya berbagai proyek fisik, termasuk proyek Kolam Renang Swimbath senilai Rp 6 miliar, juga diperkuat oleh aduan koalisi masyarakat sipil seperti Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW).
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik masih berada di lokasi untuk mengumpulkan barang bukti. Kepala Dinas PUPR Palopo belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan yang menyasar instansinya.
Kejaksaan Negeri Palopo juga belum memberikan respons atas penggeledahan dan penyidikan yang tengah berjalan. (*/)
