HARIAN.FAJAR.CO.ID, PINRANG – Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang Usman Marham menegaskan bahwa Fraksi Golkar DPRD Pinrang tidak memosisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintah eksekutif.
Menurut Usman, memang sikap politik Golkar terhadap eksekutif didasarkan pada keberpihakan program dengan kepentingan kepada masyarakat.
Usman menegaskan bahwa Fraksi Golkar DPRD Pinrang akan mendukung kebijakan eksekutif sepanjang program yang dijalankan dinilai memihak rakyat.
“Memang Golkar sejak berdiri tidak pernah berada pada oposisi terhadap eksekutif. Tetapi sepanjang program eksekutif itu pro terhadap rakyat,” kata Usman Marham pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Namun, dukungan tersebut bukan berarti Fraksi Golkar akan menerima seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik.
Jika terdapat program eksekutif yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, Fraksi Golkar DPRD Pinrang akan mengambil sikap untuk memperjuangkan agar kebijakan tersebut lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kalau program eksekutif tidak pro terhadap rakyat, maka Fraksi Golkar menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan program eksekutif yang pro terhadap rakyat,” tegasnya.
Pernyataan Usman tersebut sejalan dengan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-4/DPP/GOLKAR/I/2026 tentang Tata Hubungan Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya dengan Fraksi Partai Golkar di MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dalam aturan tersebut, Fraksi Partai Golkar disebut sebagai badan pelaksana kebijakan partai di lembaga legislatif yang bertugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan daerah.
Peraturan organisasi itu juga mengatur bahwa Fraksi Golkar menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, fraksi diwajibkan memperjuangkan arah kebijakan partai.
Selain menjalankan fungsi legislatif, fraksi juga diwajibkan mendahulukan aspirasi masyarakat dan memberikan pertimbangan kepada pimpinan Partai Golkar. Fraksi juga berkewajiban menyelesaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui partai.
Usman menegaskan, prinsip tersebut menjadi pijakan Fraksi Golkar Pinrang dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah.
“Jadi, ukurannya adalah kepentingan rakyat. Kalau program pemerintah berpihak kepada rakyat, kita dukung. Tetapi kalau tidak, kita perjuangkan agar program tersebut menjadi lebih pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Sikap tersebut, kata dia, menempatkan Fraksi Golkar pada posisi yang konstruktif dalam menjalankan fungsi politiknya di DPRD Pinrang, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ams)
