JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan sektor jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu saat menghadiri UMKM Finance Summit 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 11 Agustus 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, lembaga keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu, Maruarar memaparkan materi bertajuk “Sinergi Kebijakan Pembiayaan Perumahan yakni Pemanfaatan Kredit Program Perumahan untuk Pengembangan UMKM dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional.”
BACA JUGA:Menteri Ara dan Danantara Bahas Housing Expo, Bakal Hadirkan 259 Tenant
Maruarar menilai pembiayaan perumahan tidak semata-mata ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Sektor perumahan juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian.
Ketersediaan rumah layak huni yang didukung lingkungan permukiman yang baik dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan kegiatan usaha.
“Kita memulai dengan niat baik jadi jangan sampai dibatasi oleh aturan yang dapat menghambat kebaikan untuk rakyat,” ujar Menteri Maruarar.
Menurut dia, keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, industri keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan akses pembiayaan rumah secara mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang perumahan. Dukungan tersebut antara lain melalui penguatan ekspansi kredit perbankan sebagai dampak pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, pengawasan pengelolaan dana FLPP oleh BP Tapera, serta dukungan industri perbankan baik BUMN maupun swasta dalam penyaluran Kredit Rumah Subsidi.
BACA JUGA:OJK dan Kementerian UMKM Gelar UMKM Finance Summit 2026
Selain itu, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK turut memberikan ruang bagi kelancaran pemberian Kredit Rumah Subsidi kepada MBR.
“Adanya perubahan kepemimpinan maka ada perubahan empati, simpati dan kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan OJK yang pro rakyat, kita yakin akan dapat mewujudkan hal tersebut,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menjelaskan perkembangan Kredit Program Perumahan (KPP), termasuk penambahan kuota KUR Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pelaksanaan KUR Perumahan yang dinilai berjalan dengan baik.
KUR Perumahan diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan untuk kebutuhan perumahan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM yang bergerak dalam rantai ekosistem perumahan, mulai dari pembangunan, renovasi, penyediaan bahan bangunan, hingga berbagai jasa pendukung.
“Program perumahan harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM,” jelasnya.
- 1
- 2
- »
