Grid.ID - Bukan cuma perbaiki jalan, ini alasan Dedi Mulyadi genjot infrastruktur. Gubernur Jabar singgung soal pengangguran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk meningkatkan akses maupun konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pembangunan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja sekaligus mendorong perputaran roda perekonomian.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menanggapi kondisi Jawa Barat yang dinilai memiliki infrastruktur semakin berkembang, namun masih menghadapi persoalan tingginya tingkat pengangguran.
"Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menjelaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur turut membuka peluang kerja, baik secara langsung maupun melalui berbagai sektor pendukung.
Menurutnya, proses pembangunan melibatkan banyak pihak, tidak hanya tenaga konstruksi, tetapi juga pengemudi hingga para penyedia material dan bahan kebutuhan proyek.
"Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah," kata Dedi.
Dedi menilai ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal.
Ia menjelaskan, sebelum memutuskan mendirikan usaha, investor biasanya mempertimbangkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti akses jalan, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, gas, serta ketersediaan air bersih.
"Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi maka orang akan bekerja," tutur Dedi.
Meski begitu, peningkatan investasi perlu dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengembangkan lembaga pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia industri, sehingga masyarakat di sekitar kawasan investasi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.
Baca Juga: Kejar Target Pembangunan 2028, Dedi Mulyadi Pertimbangkan Pinjaman Rp 3,4 Triliun
"Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan karena lingkungannya, para pekerjanya berasal dari lingkungan. Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri," ucap Dedi.
Di sisi lain, Dedi menyebut kenaikan upah menjadi tantangan bagi industri padat karya. Sebagian industri bisa pindah ke daerah atau negara lain ketika biaya tenaga kerja meningkat.
"Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kita harus membangun keseimbangan," ujarnya.
Dedi juga menilai tingkat kesejahteraan pekerja tidak semestinya hanya dilihat dari nominal gaji yang diterima. Menurutnya, pemerintah perlu berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memastikan tersedianya pendidikan, air bersih, listrik, serta transportasi umum yang mudah diakses.
Ia menilai, biaya hidup yang lebih terjangkau dapat turut meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kesejahteraan tidak semata-mata bergantung pada peningkatan penghasilan.
"Yang menjadi problem adalah meningkatnya pendapatan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengeluaran. Ini yang menjadi problem hari ini. Ini juga PR kita bersama yang harus diselesaikan secara bijak dan berpikirnya," pungkas Dedi. (*)
Artikel Asli
