Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, mendorong agar Indonesia memiliki national mineral stockpile. Tujuannya agar ada pengaturan kapan suatu mineral dan batu bara disimpan dan kapan harus dikeluarkan.
Maroef juga menyampaikan dorongan tersebut kepada Wamen Investasi, Todotua Pasaribu.
“Bagaimana kalau kita mewujudkan Nasional Mineral Stockpile? Supaya kita bisa mengatur kapan barang kita kita lepas, kapan barang kita kita simpul. Mungkin nanti Pak Wamen (Todotua) bisa mencarikan lahan dimana kita bisa memiliki National Mineral Stockpile dan juga batubara,” kata Maroef dalam MINDialoge di Energy Building, Jakarta pada Rabu (12/8).
Ia juga menjelaskan, dorongan tersebut ia dasari dengan mencontoh Malaysia yang juga memiliki stockpile namun untuk komoditas CPO. Dengan begitu, harga CPO global bisa mereka kendalikan.
“Seperti bagaimana Malaysia mengendalikan CPO di dunia internasional karena dia punya stockpile untuk kapan keluar, kapan simpan,” ujarnya.
Keberadaan National Mineral Stockpile, menurut Maroef, juga menjadi hal penting utamanya dalam rantai pasok. jika nantinya perbaikan dari hulu dan midstream mineral sudah dilakukan, maka kan ada peningkatan terhadap hasil atau pasokan bijih.
Peningkatan pasokan tersebut bisa diatasi dengan penyerapan pasokkan yang maksimal jika Indonesia memiliki National Mineral Stockpile.
“Peningkatan pasokan ini secara otomatis akan menunjang produktivitas hilirisasi komoditas tambang sehingga dapat diserap oleh pasar secara maksimal. Nah, ini tadi mungkin kalau kita punya National Stockpile,” kata Maroef.
Tantangan Energi TerbarukanDalam acara tersebut, turut hadir Wamen Investasi, Todotua Pasaribu yang juga menyampaikan isu energi. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan soal tantangan energi terbarukan yang menurutnya masih terhalang oleh mahalnya biaya meski potensinya di Indonesia cukup besar.
“Misalnya kita mau masuk kepada energi terbarukan. Tantangannya itu adalah structure cost, tantangannya itu harga jual, (padahal) potensi datang dari solar panel, water, geothermal, wind, 3.687 gigawatt,” ujarnya.
Di samping itu, tantangan tersebut menurutnya memang didasari dari kemampuan PLN dalam membeli listrik hasil energi terbarukan. Menurutnya, sejauh ini belum ada hitung-hitungan harga yang bisa tercapai.
“Persoalan saat ini, PLN punya kemampuan belinya itu hanya sekitar 6-7 sen, kalau kita mau masuk dalam industri ini, selalu harganya gak pernah ketemu,” kata Todotua.
Di samping itu, ia menyinggung khususnya untuk solar panel. Menurutnya, saat ini Indonesia baru bisa merakit dan mengimpor komponen materialnya. Padahal, bahan baku solar panel di Indonesia. Hal itu juga menambah beban biaya.
“Padahal solar panel itu, 87 persen, komponennya semua kita punya, silikanya kita ada, timahnya kita ada, bauksitnya kita ada, tembaganya kita ada. Tapi karena kita masih hanya perakitan, material komponennya kita masih impor, kita gak bisa mengendalikan cost,” ujarnya.
