jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 14 tahun berturut-turut.
Hingga Semester II 2025, MA juga telah menindaklanjuti 1.948 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau mencapai 96,65 persen. Capaian itu berada jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 76 persen.
BACA JUGA: BNPP RI Raih WTP ke-12, Tegaskan Akuntabilitas Anggaran Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Meski demikian, BPK menilai capaian tersebut bukan menjadi titik akhir bagi MA dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana yang juga menjabat Pelaksana Tugas AKN IV BPK mendorong MA terus melakukan transformasi tata kelola berbasis teknologi dan prinsip keberlanjutan.
BACA JUGA: BPK Ungkap Pekerjaan Rumah Kementerian ESDM di Balik Raihan WTP 2025
Hal itu disampaikan Nyoman saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan MA Tahun 2025 di Jakarta.
Menurut Nyoman, pemeriksaan keuangan negara tidak boleh berhenti pada pemberian opini, tetapi harus menghasilkan perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA: BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, tetapi Fondasi Perbaikan Tata Kelola
“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” kata Nyoman dalam keterangannya, Rabu (12/8).
Dia mengatakan penguatan tata kelola perlu berjalan seiring dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.
Namun, transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, dan kolaborasi antarinstansi.
Karena itu, penerapan Government 5.0 membutuhkan pendekatan whole-of-government yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan.
“Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengombinasikan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG,” ujar Nyoman.
Di sisi lain, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat di lingkungan MA. Di antaranya sistem pengendalian intern, pengelolaan aset negara, penerimaan negara, pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
BPK meminta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terus dilakukan agar hasil audit tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi berdampak pada perbaikan sistem dan kualitas tata kelola.
“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegas Nyoman.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri Ketua MA Sunarto, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, sejumlah Ketua Kamar MA, pejabat BPK dan MA, serta tim pemeriksa BPK. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Terhadap Wanita
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra
