Sumedang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan digitalisasi pelayanan publik harus berujung pada kemudahan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan berbagai aplikasi pemerintahan.
"Teknologi boleh maju, teknologi boleh tinggi, tapi tujuan daripada pemerintah itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan secara murah, mudah, simpel," katanya di Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Dirinya mengatakan digitalisasi harus didahului dengan penyederhanaan proses bisnis pelayanan agar teknologi benar-benar menjadi pendukung bagi masyarakat.
"Digitalisasi itu harus menjadi enabler. Jadi makanya Kabupaten Sumedang ini tentunya menjadi salah satu contoh dari bagaimana layanan itu dilakukan secara baik," ujarnya.
Menurut Rini, pemerintah perlu menerapkan pelayanan melalui berbagai kanal karena kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan digital berbeda-beda.
Ia menegaskan transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan tatap muka. Pemerintah tetap harus menyediakan layanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
"Layanan tatap muka pun harus terus dilakukan karena masih ada masyarakat yang literasinya masih harus kita bantu," katanya.
Baca juga: KemenPAN-RB permudah Pemda susun layanan MPP dengan aplikasi digital
Selain layanan tatap muka, Rini mendorong pemerintah menyediakan layanan jemput bola bagi masyarakat di daerah terpencil serta layanan mandiri melalui anjungan apabila masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan petugas.
"Yang kedua, tentunya nanti juga kita ingin mendorong supaya ada layanan yang menjemput bola, daerah terpencil. Dan ini juga kita temukan di Kabupaten Sumedang," ujarnya.
Ia menilai Kabupaten Sumedang telah menunjukkan penerapan digitalisasi yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, portal pelayanan dapat berbasis digital, tetapi pendekatan kepada masyarakat tetap harus dilakukan secara personal.
Ia mengatakan model layanan digital Sumedang juga telah menjadi rujukan bagi daerah lain. Layanan digital yang dikembangkan daerah tersebut telah direplikasi di lebih dari 50 kabupaten/kota.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan digitalisasi merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Teknologi kita hadirkan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan pemerintahan lebih cepat, terukur, transparan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat," katanya.
Pemkab Sumedang akan terus mengembangkan layanan digital dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.
"Teknologi adalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pelayanan yang lebih baik. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, cepat, transparan dan responsif," katanya.
Baca juga: Wamen PANRB:Peningkatan kualitas SDM 3T perluas digitalisasi layanan
Baca juga: Menteri PANRB resmikan delapan Mal Pelayanan Publik baru
"Teknologi boleh maju, teknologi boleh tinggi, tapi tujuan daripada pemerintah itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan secara murah, mudah, simpel," katanya di Sumedang, Jawa Barat, Rabu.
Dirinya mengatakan digitalisasi harus didahului dengan penyederhanaan proses bisnis pelayanan agar teknologi benar-benar menjadi pendukung bagi masyarakat.
"Digitalisasi itu harus menjadi enabler. Jadi makanya Kabupaten Sumedang ini tentunya menjadi salah satu contoh dari bagaimana layanan itu dilakukan secara baik," ujarnya.
Menurut Rini, pemerintah perlu menerapkan pelayanan melalui berbagai kanal karena kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan digital berbeda-beda.
Ia menegaskan transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan tatap muka. Pemerintah tetap harus menyediakan layanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
"Layanan tatap muka pun harus terus dilakukan karena masih ada masyarakat yang literasinya masih harus kita bantu," katanya.
Baca juga: KemenPAN-RB permudah Pemda susun layanan MPP dengan aplikasi digital
Selain layanan tatap muka, Rini mendorong pemerintah menyediakan layanan jemput bola bagi masyarakat di daerah terpencil serta layanan mandiri melalui anjungan apabila masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan petugas.
"Yang kedua, tentunya nanti juga kita ingin mendorong supaya ada layanan yang menjemput bola, daerah terpencil. Dan ini juga kita temukan di Kabupaten Sumedang," ujarnya.
Ia menilai Kabupaten Sumedang telah menunjukkan penerapan digitalisasi yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, portal pelayanan dapat berbasis digital, tetapi pendekatan kepada masyarakat tetap harus dilakukan secara personal.
Ia mengatakan model layanan digital Sumedang juga telah menjadi rujukan bagi daerah lain. Layanan digital yang dikembangkan daerah tersebut telah direplikasi di lebih dari 50 kabupaten/kota.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan digitalisasi merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Teknologi kita hadirkan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan pemerintahan lebih cepat, terukur, transparan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat," katanya.
Pemkab Sumedang akan terus mengembangkan layanan digital dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.
"Teknologi adalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pelayanan yang lebih baik. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, cepat, transparan dan responsif," katanya.
Baca juga: Wamen PANRB:Peningkatan kualitas SDM 3T perluas digitalisasi layanan
Baca juga: Menteri PANRB resmikan delapan Mal Pelayanan Publik baru
