Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan pentingnya peran serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan intervensi stunting tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Felly dalam Kick Off Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (10/8).
"Kita tidak boleh lagi bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Data harus benar, sasaran harus tepat, intervensi harus sesuai kebutuhan, dan hasilnya harus dapat diukur," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Cegah stunting, Pemkab Kepulauan Seribu edukasi calon pengantin
Felly juga mengapresiasi Kemendukbangga/BKKBN karena telah menghadirkan Program Prioritas Genting yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama keluarga berisiko stunting (KRS) sebagai penerima manfaat dan mendorong semua lapisan pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung dan menjadi orang tua asuh (OTA).
Menurut dia, persoalan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
"Persoalan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan juga pembangunan manusia, kualitas keluarga, perlindungan anak, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa, oleh karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial," ucap Felly.
Sebagai mitra kerja Kemendukbangga/BKKBN, Komisi IX DPR RI mendukung penuh pelaksanaan Genting melalui dukungan anggaran serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, agar program ini berjalan tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh keluarga risiko stunting, termasuk keluarga sasaran yang berada di wilayah sulit dijangkau, kepulauan, perbatasan, maupun wilayah lainnya, sehingga tidak ada keluarga yang menjadi sasaran intervensi Genting yang terlewatkan.
Baca juga: Mendukbangga: Program Genting bantu rumah layak huni keluarga stunting
Sementara itu, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan Program Genting membantu rumah layak huni bagi keluarga yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
Menurut dia, kolaborasi melalui Genting menjadi solusi untuk menjangkau keluarga yang belum dapat menerima bantuan pemerintah karena terkendala persyaratan administratif.
"Kalau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seringkali sulit karena ada syarat sertifikat dan sebagainya. Oleh karena itu, harus ada cara lain melalui orang tua asuh yang persyaratannya tidak rumit, tetapi negara tetap hadir," katanya.
Ia menegaskan, pencegahan stunting harus dilakukan sebelum anak mengalami gangguan pertumbuhan, yakni melalui intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau usia 0-2 tahun.
Baca juga: Pemkot Jakbar perkuat kerja sama lintas sektor turunkan stunting
Baca juga: BGN sisir 13 ribu SPPG, prioritaskan operasional di 3T-rawan stunting
Hal tersebut disampaikan Felly dalam Kick Off Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (10/8).
"Kita tidak boleh lagi bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Data harus benar, sasaran harus tepat, intervensi harus sesuai kebutuhan, dan hasilnya harus dapat diukur," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Cegah stunting, Pemkab Kepulauan Seribu edukasi calon pengantin
Felly juga mengapresiasi Kemendukbangga/BKKBN karena telah menghadirkan Program Prioritas Genting yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama keluarga berisiko stunting (KRS) sebagai penerima manfaat dan mendorong semua lapisan pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung dan menjadi orang tua asuh (OTA).
Menurut dia, persoalan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
"Persoalan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan juga pembangunan manusia, kualitas keluarga, perlindungan anak, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa, oleh karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial," ucap Felly.
Sebagai mitra kerja Kemendukbangga/BKKBN, Komisi IX DPR RI mendukung penuh pelaksanaan Genting melalui dukungan anggaran serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, agar program ini berjalan tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh keluarga risiko stunting, termasuk keluarga sasaran yang berada di wilayah sulit dijangkau, kepulauan, perbatasan, maupun wilayah lainnya, sehingga tidak ada keluarga yang menjadi sasaran intervensi Genting yang terlewatkan.
Baca juga: Mendukbangga: Program Genting bantu rumah layak huni keluarga stunting
Sementara itu, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan Program Genting membantu rumah layak huni bagi keluarga yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
Menurut dia, kolaborasi melalui Genting menjadi solusi untuk menjangkau keluarga yang belum dapat menerima bantuan pemerintah karena terkendala persyaratan administratif.
"Kalau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seringkali sulit karena ada syarat sertifikat dan sebagainya. Oleh karena itu, harus ada cara lain melalui orang tua asuh yang persyaratannya tidak rumit, tetapi negara tetap hadir," katanya.
Ia menegaskan, pencegahan stunting harus dilakukan sebelum anak mengalami gangguan pertumbuhan, yakni melalui intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau usia 0-2 tahun.
Baca juga: Pemkot Jakbar perkuat kerja sama lintas sektor turunkan stunting
Baca juga: BGN sisir 13 ribu SPPG, prioritaskan operasional di 3T-rawan stunting
