Mekanisme evaluasi calon legislatif (caleg) berbasis survei disiapkan oleh Partai Hanura untuk menghadapi Pemilu 2029. Elektabilitas dan peluang keterpilihan caleg akan dipantau secara berkala.
“Setelah konsolidasi ini sudah 100 persen, maka kita akan mengukur kekuatan. Kita akan survei di mana tingkat awareness partai, di mana positioning elektabilitas partai,” ujar Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force tingkat DPC se-Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aston, Palembang, Rabu (12/8/2026).
Dia menambahkan, hasil survei tersebut kemudian akan diturunkan ke tingkat daerah pemilihan (dapil). Daerah yang memiliki potensi memperoleh kursi bakal dipetakan Hanura, sekaligus mengukur kekuatan masing-masing bakal caleg.
Baca juga: Hanura Usulkan Sistem Pemilu Legislatif Kombinasi Tertutup-Terbuka untuk 2029Baca Juga:Saatnya Koperasi Naik Kelas
Rio memberikan contoh, jika seorang kandidat berada di urutan kesembilan dalam hasil survei, Hanura akan memberikan program dan waktu sekitar enam bulan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Selanjutnya, kandidat kembali disurvei untuk melihat perkembangan elektabilitasnya.
“Bekerja selama enam bulan, dan kita survei kembali. Apakah Pak Ketua naik atau tidak?” ujar Rio mengibaratkan Ketua DPD Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar nyaleg DPR.
Lebih lanjut Rio mengatakan bahwa mekanisme tersebut juga akan menjadi dasar pemberian reward dan punishment kepada kader yang diproyeksikan maju dalam Pemilu. “Kalau Pak Ketua naik, ini ke-7. Namun, kalau di angka sembilan terus disurvei turun menjadi 10, kita bilang, ‘Pak Ketua, jangan nyalon ke DPR RI," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Hanura itu menegaskan, persiapan Hanura tidak sekadar membangun struktur partai, tetapi juga memastikan setiap mesin politik memiliki target elektoral yang terukur. "Kita akan mulai survei tahun depan, setelah struktur pengurus hingga ke tingkat kecamatan rampung 100 persen, dilanjutkan 83.000 desa," pungkasnya.
Adapun kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Tim Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, serta tiga anggota Task Force Yossie Indra Pramana, Ratna Ester Lumban Tobing, dan Togar Manahan Nero.
