Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) milik pemerintah di Jakarta yang sudah tidak berfungsi.
Hal ini terkait dengan JPO Senayan yang berada di depan kompleks Gedung MPR/DPR, kawasan Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. JPO ini sudah tidak berfungsi karena tidak memiliki struktur tangga.
Hingga kini, fasilitas tersebut belum diperbaiki sehingga menyulitkan mobilitas pejalan kaki.
Pram menjelaskan, JPO Senayan dibangun dan dikelola oleh Kementerian PUPR. Namun, Pemprov DKI tidak masalah jika harus mengurus pengelolaannya.
“Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh kementerian PUPR. Dan bagi pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” kata Pramono usai memberikan pembekalan kepada calon kepala OJK daerah di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (12/8).
Pramono mengatakan, kebijakan tersebut terutama akan diterapkan pada JPO yang dibangun oleh Pemprov DKI.
Pramono kemudian mencontohkan JPO di Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya ramai disebut dengan konsep love-hate relationship. Menurutnya, JPO tersebut sudah tidak diperlukan setelah ia melihat langsung kondisinya.
“Termasuk JPO yang ada yang kemarin love and hate yang ada di Rasuna Said,” kata Pramono.
Ia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya melihat langsung kondisi JPO tersebut. Ia menilai keberadaan JPO itu tidak lagi diperlukan karena tak terintegrasi langsung dengan halte Transjakarta dan LRT.
“Kalau bukan karena saya melihat langsung, pasti saya juga nggak akan bisa mengambil keputusan. Begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan,” ujarnya.
