Pramono Respons JPO Tanpa Akses Tangga di Depan DPR: Itu Dibangun Kementerian PUPR

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara soal Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, yang tidak memiliki akses tangga.

Pramono mengatakan, JPO itu merupakan fasilitas yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga :
Jadwal Lengkap Persija Jakarta Musim 2026/2027, Langsung Hadapi Persib di Pekan Kedua
Respons Pramono soal Adanya Usul Jalur Sepeda di Jalan Protokol Jakarta Dihapus

“JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan, pihaknya tetap akan merawat JPO yang masih dibutuhkan masyarakat karena merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Dan bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” jelasnya.

Namun, ia mengatakan tidak semua JPO di ibu kota akan dipertahankan. Pemerintah Jakarta berencana akan menarik atau membongkar JPO yang dinilai sudah tidak lagi difungsikan maupun tidak dibutuhkan.

“Tetapi kalau kemudian memang sudah tidak difungsikan karena beberapa juga akan ada JPO yang akan kami, apa, akan kami tarik, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri pasti akan kami lakukan,” ujar Pramono.

Dia mencontohkan salah satunya adalah JPO di Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya sempat menjadi sorotan. Keputusan untuk menarik JPO tersebut diambil setelah melihat langsung kondisi di lapangan.

“Termasuk, JPO yang ada yang kemarin love and hate yang ada di Rasuna Said. Kalau bukan karena saya melihat langsung, pasti saya juga enggak akan bisa mengambil keputusan. Begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan,” paparnya.

Kebijakan Pemprov DKI terkait JPO akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. JPO yang masih diperlukan akan dirawat, sedangkan fasilitas yang dinilai sudah tidak dibutuhkan akan ditarik.

“Sehingga dengan demikian, untuk Pemerintah DKI Jakarta selama JPO itu masih diperlukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta, kami akan merawatnya,” ucap Pramono. (Ant)

Baca Juga :
Pakar Usul Nama RUU Perampasan Aset jadi RUU Melindungi Aset
Pramono Ungkap Alasan Pilih Transjakarta Kelola Transportasi ke Pulau Seribu
DPR dan Kemendagri Perkuat Data Kependudukan untuk Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pendapatan Tencent Tumbuh 11 Persen Didorong Bisnis Gim, Laba Bersih Naik Tipis
• 6 jam laluidxchannel.com
thumb
Mendagri Tito Tekankan Peran Pemda dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ketamin
• 9 jam laludetik.com
thumb
Tak Bisa Buka Peran Febrie Sebelum Sidang, Kejagung Ungkap Sosok yang Dihadapi
• 14 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Terpopuler: Toyota Siapkan EV Jarak Jauh, Zeekr Terbakar di SPKLU, hingga Penjualan Motor Melonjak
• 15 jam laluviva.co.id
thumb
Zelenskyy Sebut Rusia Kembali Terima Rudal Balistik Korea Utara dan Bersiap untuk Eskalasi
• 18 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.