Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, mendukung Presiden Prabowo Subianto merekrut orang baru di kabinetnya harus sesuai dengan kapasitas yang mumpuni, tak harus dari partai. Menanggapi itu, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan urusan sumber dan proses rekrutmen menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden, kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah usernya," kata Sarmuji di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sarmuji menilai latar belakang seseorang, baik berasal dari partai politik maupun kalangan nonpartai, tak otomatis menentukan tingkat profesionalismenya.
"Urusan latar belakangnya itu sama saja. Latar belakang dia di politik atau di tempat lain itu sebenarnya sama saja. Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme," ujarnya.
"Di tempat yang lain, kalau pilih memilihnya juga salah, itu juga bisa terjebak pada ketidakprofesionalan juga," sambungnya.
Sarmuji pun meyakini Prabowo akan memilih sosok yang profesional untuk mengisi posisi di kabinet. Dia mengatakan hal itu terlepas dari latar belakang politik maupun nonpolitik.
"Kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional. Apakah itu berlatar belakang partai politik atau di luar partai politik, tapi kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional dan itu kita serahkan pada presiden yang memiliki hak prerogatif itu," tuturnya.
Kata PKSMardani Ali Sera sebelumnya menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.
"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8).
Mardani mengatakan perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil dari sejumlah survei belakangan ini yang dinilai kinerja pemerintah belum maksimal.
"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
(amw/whn)
